SEMINAR NASIONAL : Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) Melalui Pemulihan Negara dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

SEMINAR NASIONAL : KONSEP DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT (DPA) MELALUI PEMULIHAN NEGARA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

Oleh : Universitas Borobudur dan Justitia Training Center

Dalam upaya mencari solusi yang lebih efektif dan efisien, konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) mulai mendapatkan perhatian. DPA merupakan konsep perjanjian penundaan penuntutan dalam perkara pidana, adapun konsep ini telah lazim digunakan pada sejumlah negara penganut sistem hukum common law. Populer di negara asalnya, DPA merupakan salah satu treatment penyelesaian perkara tindak pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Dengan kondisi Indonesia saat ini, pertanyaannya adalah mungkinkah konsep ini diterapkan di Indonesia? Khususnya melalui pemulihan kerugian negara dalam upaya pemberantasan korupsi.

Melalui seminar ini, Universitas Borobudur dan Justitia Training Center berharap dapat tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai DPA dan langkah-langkah apa saja yang perlu diambil untuk mengadaptasinya dalam konteks hukum Indonesia, dengan jadwal sebagai berikut :
📅 : Rabu, 9 Oktober 2024. Pukul 10.00 - 12.00 WIB
💰: Tidak Dikenakan Biaya
Online via Zoom Meeting

Keynote Speech
Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M. (Jaksa Agung Kejaksaan Republik Indonesia)

Opening Speech
Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M. (Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur)

Narasumber
1. Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum. (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI)
2. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. (Hakim Agung MA RI)
3. Dr. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom. (Wakil Ketua Komisi III DPR RI)
Moderator : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. (Akademisi Universitas Borobudur)

Informasi dan Pendaftaran :
0811 8114 922 (Sela)
0815 9736 977 (Hoteline Justitia)