Mediajustitia.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia bekerja sama dengan Justitia Training Center menyelenggarakan In House Training (IHT) Workshop Strategi Tata Beracara Bagi Jajaran Sekretariat Jenderal KPU pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026. Kegiatan yang diikuti 116 peserta ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia KPU agar mampu menghadapi berbagai persoalan hukum kepemiluan secara profesional, akuntabel, dan berintegritas.
Peserta workshop terdiri atas jajaran Sekretariat Jenderal KPU, mulai dari pejabat eselon, tenaga ahli, pejabat fungsional, pelaksana, hingga unsur lain yang terlibat dalam penanganan persoalan hukum di lingkungan KPU. Selama lima hari, peserta memperoleh pembekalan mengenai hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara, penyelesaian sengketa informasi publik, praktik beracara di Mahkamah Konstitusi, hingga simulasi penyusunan dokumen dan persidangan.
Kepala Biro Hukum KPU RI, Novy Hasbhy Munnawar, menjelaskan bahwa penyelenggara pemilu menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks seiring berkembangnya dinamika demokrasi di Indonesia. Persoalan yang dihadapi KPU tidak hanya terbatas pada perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, tetapi juga mencakup sengketa di PTUN, Komisi Informasi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hingga pengujian peraturan KPU di Mahkamah Agung.
“Pengalaman empirik menunjukkan bahwa ruang lingkup sengketa yang dihadapi KPU sangat bervariasi. Karena itu, KPU harus memiliki standar tata beracara yang dapat menjadi rujukan dalam menangani setiap persoalan hukum secara profesional dan akuntabel,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sepanjang periode 2024 hingga 2026, KPU menghadapi 437 perkara di berbagai lembaga peradilan dan penyelesaian sengketa. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri mengingat sebagian besar aparatur sipil negara di lingkungan KPU tidak dipersiapkan secara khusus sebagai praktisi litigasi.
“Ketika KPU dihadapkan pada persoalan hukum yang konkret, dibutuhkan kemampuan menyusun argumentasi hukum, menyiapkan dokumen persidangan, hingga strategi menghadapi proses beracara. Karena itu, transfer pengetahuan praktis melalui workshop seperti ini menjadi sangat penting,” katanya.
Menurut Novy, workshop ini mengadopsi pendekatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan menghadirkan praktisi hukum berpengalaman agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga memperoleh pengalaman praktik dalam menangani perkara.
Sementara itu, Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan KPU RI kepada Justitia Training Center dalam mendukung peningkatan kompetensi jajaran Sekretariat Jenderal KPU.
Ia mengatakan, kolaborasi ini melanjutkan berbagai program pengembangan kapasitas yang sebelumnya telah dilakukan bersama lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta pelatihan Legal Drafter bagi KPU Provinsi DKI Jakarta.
“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia yang telah mempercayakan Justitia Training Center menjadi bagian dalam pengembangan kompetensi jajaran KPU. Kami berharap kegiatan ini memberikan manfaat nyata sebagai bekal menghadapi berbagai persoalan hukum secara profesional,” ujar Andriansyah.
Menurutnya, pelatihan dirancang agar peserta memperoleh keseimbangan antara pemahaman konseptual dan keterampilan praktik. Oleh sebab itu, selain materi dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Informasi, peserta juga akan mengikuti simulasi persidangan lengkap dengan penyusunan dokumen perkara, pemeriksaan saksi maupun ahli, hingga praktik penyampaian argumentasi hukum.
“Peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga akan merasakan suasana persidangan secara langsung melalui simulasi. Mereka akan berlatih menyusun surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, hingga kesimpulan sehingga memiliki gambaran yang utuh mengenai proses beracara,” jelasnya.
Andriansyah juga mendorong seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali pengalaman para narasumber.
“Silakan bertanya sebanyak mungkin kepada para pembicara karena seluruh narasumber merupakan praktisi dan pejabat yang memang berpengalaman di bidangnya. Semakin banyak berdiskusi, semakin besar manfaat yang diperoleh,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita, menegaskan bahwa penguatan kapasitas hukum menjadi kebutuhan mendesak menjelang tahapan Pemilu 2029. Menurutnya, tingginya jumlah sengketa dan perkara hukum yang melibatkan KPU harus dijadikan bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan strategi mitigasi sejak dini.
“Kegiatan ini bukan sekadar workshop, tetapi harus menjadi program berkelanjutan. Kita ingin seluruh peserta mampu memetakan potensi persoalan hukum di masing-masing unit kerja sehingga dapat dilakukan langkah mitigasi sebelum sengketa terjadi,” ujarnya.
Iffa menambahkan bahwa keseragaman pemahaman mengenai tata beracara akan memperkuat koordinasi internal KPU dalam menangani berbagai perkara, mulai dari penyusunan dokumen hukum, pengelolaan alat bukti, hingga pendampingan selama proses persidangan.
“Dengan banyaknya perkara yang dihadapi KPU, kita dituntut bekerja lebih teliti, cermat, dan berhati-hati. Workshop ini diharapkan menjadi fondasi untuk membangun penanganan perkara yang efektif, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU,” pungkasnya.
Melalui kolaborasi ini, KPU RI dan Justitia Training Center berharap tercipta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tata beracara yang lebih kuat, mampu merespons dinamika sengketa kepemiluan secara tepat, serta mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
