Mediajustitia.com – Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Asesor Kompetensi bagi 60 peserta di Mercure Jakarta Simatupang, pada 2 s.d. 6 November 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem sertifikasi profesi di lingkungan Kejaksaan melalui pembentukan asesor kompetensi yang mampu memastikan kualitas dan standar kemampuan sumber daya manusia secara profesional.
Pelatihan tersebut diselenggarakan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badiklat Kejaksaan RI dengan dukungan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Justitia Training Center. Para peserta akan mendapatkan pembelajaran dan pendampingan dari master asesor BNSP sebelum mengikuti proses pengujian untuk memperoleh rekomendasi kompetensi sebagai asesor.
Kepala Badiklat Kejaksaan RI, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., dalam sambutannya menegaskan bahwa pembentukan LSP di lingkungan Badiklat Kejaksaan bukan sekadar program pelengkap, melainkan kebutuhan strategis untuk memastikan aparatur Kejaksaan memiliki kompetensi yang terukur dan diakui secara nasional.
Menurut Harli, dinamika hukum dan tantangan penegakan hukum terus berkembang, mulai dari kejahatan lintas negara yang terorganisasi, kejahatan korporasi, hingga perubahan paradigma pemidanaan menuju keadilan restoratif dan implementasi KUHP nasional. Kondisi tersebut menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai regulasi, tetapi juga memiliki kapasitas dan integritas dalam menjalankan tugas.
“Kunci utama dari keberhasilan reformasi penegakan hukum terletak pada kualitas, kapasitas, dan integritas sumber daya manusia yang kita miliki,” tegas Harli.
Ia menjelaskan, LSP Badiklat Kejaksaan RI saat ini telah memiliki tujuh skema sertifikasi yang disusun berdasarkan kebutuhan peningkatan kompetensi di lingkungan Kejaksaan. Skema tersebut mencakup bidang pra-penuntutan dan penuntutan tindak pidana terorisme serta pendanaan terorisme, jaksa pengacara negara dalam penanganan perkara arbitrase dan mediasi perdata, penuntut umum perkara disabilitas, tindak pidana perdagangan orang, mediasi restorative justice, serta eksekusi tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
Namun, Harli mengingatkan bahwa keberadaan skema dan standar kompetensi tidak akan memberikan dampak apabila tidak didukung asesor yang mampu menjalankan proses penilaian secara tepat. Karena itu, calon asesor memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap proses sertifikasi berjalan berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
Ia menekankan bahwa asesor bukan sekadar pihak yang menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten. Lebih dari itu, asesor berperan sebagai penjaga mutu yang harus mampu menilai kemampuan peserta secara objektif, tanpa bias, diskriminasi, maupun benturan kepentingan.
“Seorang asesor tidak sekadar bertugas memberikan nilai lulus atau tidak lulus maupun kompeten atau belum kompeten. Lebih dari itu, seorang asesor dituntut untuk mampu memotret secara objektif kemampuan asesi berdasarkan standar unjuk kerja tanpa bias, tanpa diskriminasi, dan terbebas dari benturan kepentingan,” ujar Harli.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh peserta memanfaatkan pelatihan dengan serius, aktif berdiskusi, serta mengikuti simulasi untuk memahami metodologi asesmen. Menurutnya, kemampuan menjadi asesor tidak cukup diperoleh melalui pemahaman teori, tetapi harus dibangun melalui praktik dan penguasaan situasi asesmen.
Sementara itu, Anggota BNSP, Nurwijoyo Satrio Aji Martono, menjelaskan bahwa keberadaan LSP di lingkungan Badiklat Kejaksaan RI menjadi landasan penting untuk memastikan hasil pelatihan tidak berhenti pada pemberian pengetahuan, tetapi berlanjut pada pengukuran kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja (SKK).
Ia menerangkan bahwa proses asesmen diperlukan untuk memastikan seseorang benar-benar memiliki kemampuan sesuai standar, terlepas dari jabatan maupun kedudukan yang dimiliki. Dengan demikian, penilaian kompetensi harus dilaksanakan secara independen dan tidak dipengaruhi hubungan hierarkis dalam organisasi.
“Jadi asesor harus berani menyatakan bahwa pimpinannya ini juga belum kompeten,” ungkap Aji Martono.
Menurutnya, seorang asesor memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan bukti-bukti kompetensi sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi terhadap asesi. Proses tersebut mencakup tiga tahapan utama, yaitu merencanakan asesmen, melaksanakan asesmen, serta memberikan rekomendasi atau melakukan validasi.
Ia juga menjelaskan bahwa kompetensi seseorang tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi turut ditentukan oleh sikap kerja. Ketiga aspek tersebut harus menjadi satu kesatuan dalam proses penilaian agar hasil sertifikasi benar-benar mencerminkan kemampuan seseorang.
“Pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja adalah satu kesatuan yang bisa dijadikan satu sandaran bagi asesor untuk menyatakan bahwa orang tersebut atau asesi tersebut kompeten,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, pelatihan dibagi menjadi tiga kelas yang masing-masing didampingi dua master asesor BNSP. Sementara itu, proses pengujian akan dilaksanakan oleh enam master asesor berbeda untuk menjaga objektivitas penilaian terhadap para calon asesor.
Aji Martono juga mengingatkan peserta agar tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa sertifikat, tetapi benar-benar menjalani setiap tahapan pembelajaran. Menurutnya, proses sertifikasi harus menghasilkan peningkatan kualitas dan jaminan mutu, bukan sekadar pengakuan administratif.
Melalui pelatihan ini, Badiklat Kejaksaan RI bersama BNSP dan Justitia Training Center berharap terbentuk asesor kompetensi yang profesional, independen, dan berintegritas. Keberadaan asesor tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan sertifikasi di lingkungan Kejaksaan sekaligus memastikan aparatur yang menangani proses penegakan hukum memiliki kompetensi sesuai standar yang dibutuhkan.
