Mediajustitia.com – Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Republik Indonesia bersama Justitia Training Center kembali melanjutkan penyusunan perangkat pembelajaran melalui Konsinyering Kedua Penyusunan Silabus, Modul, Rancang Bangun Pembelajaran (RBP), dan Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan (RBMP) bagi Badiklat Kejaksaan RI. Kegiatan yang berlangsung pada 5 s.d.7 November 2026 di Hotel Mercure Jakarta Simatupang ini diikuti oleh 34 peserta yang terdiri atas pejabat, jaksa fungsional, akademisi, praktisi hukum, serta tim penyusun.
Konsinyering kedua ini merupakan kelanjutan dari tahap pertama yang telah dilaksanakan pada 15 s.d. 17 Oktober 2026 di Hotel Grand Zuri BSD, Tangerang Selatan. Pada tahap sebelumnya, para penyusun bersama tim pendamping telah melakukan pembahasan awal dan penyempurnaan rancangan perangkat pembelajaran sebagai fondasi penyusunan 28 modul sesuai kebutuhan kompetensi di lingkungan Kejaksaan RI.
Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., menyampaikan apresiasi kepada Badiklat Kejaksaan RI atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada Justitia Training Center untuk terlibat dalam penyusunan perangkat pembelajaran tersebut.
Menurutnya, penyusunan perangkat pembelajaran ini tidak sekadar berorientasi pada penyelesaian dokumen pendidikan dan pelatihan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan RI.
“Bagi kami, pekerjaan ini bukan sekadar penyusunan dokumen pendidikan dan pelatihan, tetapi juga upaya bersama memperkuat sumber daya manusia Kejaksaan Republik Indonesia,” ujar Andriansyah.
Ia menjelaskan, konsinyering kedua diarahkan untuk memperdalam pembahasan 28 modul yang telah dirancang pada tahap pertama. Proses tersebut melibatkan sejumlah akademisi dan pakar hukum untuk memberikan telaah, masukan, serta kritik akademis yang konstruktif terhadap substansi materi pembelajaran.
Dalam sambutannya, Andriansyah turut mengaitkan penyusunan perangkat pembelajaran dengan teori sistem hukum (legal system theory) yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman. Teori tersebut menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga unsur yang saling berkaitan, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.
Dalam konteks pendidikan dan pelatihan kejaksaan, substansi hukum berkaitan dengan penguasaan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta perkembangan ilmu hukum. Struktur hukum mencakup kelembagaan, kewenangan, dan tata kerja kejaksaan. Sementara itu, budaya hukum tercermin melalui integritas, profesionalitas, etika, dan pola pikir aparat dalam menjalankan kewenangannya.
“28 modul yang disusun harus mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut. Materi pembelajaran tidak hanya kuat secara keilmuan, tetapi juga relevan dengan kebutuhan kelembagaan dan mampu membentuk budaya kerja yang profesional serta berintegritas,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya mempertemukan perspektif akademis dengan pengalaman praktis para pejabat dan jaksa fungsional. Hal tersebut diperlukan agar perangkat pembelajaran yang dihasilkan tidak hanya memiliki landasan teoritis yang kuat, tetapi juga dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.
Sejumlah materi yang menjadi perhatian dalam penyusunan 28 modul mencakup hukum pidana materiil, hukum acara pidana, tindak pidana umum dan khusus, intelijen, pengawasan, perdata dan tata usaha negara, hingga pemulihan aset. Selain itu, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), kejahatan siber, dan forensik bukti digital turut menjadi bagian dari materi yang perlu diakomodasi.
Andriansyah berharap, rangkaian pembahasan selama tiga hari dapat berjalan secara kritis, terbuka, dan produktif sehingga setiap masukan maupun perbedaan pandangan dapat menjadi bagian dari proses penyempurnaan perangkat pembelajaran.
Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Badiklat Kejaksaan RI, Jehezkiel Devy Sudarso, S.H., C.N., menyampaikan bahwa konsinyering kedua menjadi tahapan penting untuk memperkuat kualitas penyusunan 28 modul, terlebih dengan keterlibatan sejumlah akademisi dan pakar hukum yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.
Ia mengungkapkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran tersebut berkaitan erat dengan persiapan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) pada 2027. Badiklat Kejaksaan RI merencanakan penerimaan sekitar 1.050 calon jaksa yang akan dibagi ke dalam dua gelombang, dengan masing-masing gelombang diperkirakan diikuti 525 peserta.
Program pendidikan tersebut direncanakan berlangsung selama 134 hari dengan total 940 jam pelajaran. Oleh karena itu, keberadaan silabus dan modul yang terstruktur dinilai penting sebagai pedoman bagi pengajar sekaligus acuan dalam memastikan kompetensi calon jaksa dapat terbentuk secara optimal.
“Dengan rancang bangun ini, 28 modul sudah kita bahas pada saat konsinyering pertama. Saya merasakan kebahagiaan tersendiri karena pada konsinyering kedua ini kita dapat melanjutkan pembahasan dengan tim yang lengkap,” ungkap Jehezkiel.
Ia juga menekankan bahwa pembentukan jaksa muda tidak cukup hanya mengandalkan penguasaan teori hukum. Pengalaman praktis, keterampilan teknis, serta pemahaman terhadap perkembangan teknologi menjadi aspek penting yang perlu dipersiapkan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
Menurutnya, perubahan lingkungan kerja dan perkembangan teknologi informasi turut mengubah kebutuhan kompetensi seorang jaksa. Karena itu, materi pembelajaran perlu disesuaikan dengan tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas.
Jehezkiel turut menyoroti pentingnya pembelajaran berbasis praktik yang dapat memberikan panduan bagi pengajar dalam membimbing peserta. Hal ini mencakup pengembangan keterampilan teknis, praktik klinik pada masing-masing bidang, hingga kemampuan menyusun dokumen hukum yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas kejaksaan.
Ia berharap, penyusunan 28 modul tersebut dapat menjadi pedoman pembelajaran yang berkelanjutan dan terus disempurnakan sesuai perkembangan kebutuhan institusi.
“Modul ini paling tidak akan di-update dalam tiga sampai lima tahun. Jadi, bagaimana menjadi guidance seorang pengajar dan calon jaksa ke depan dengan modul yang sudah ada ini, agar semakin diperbarui dan semakin kita perbaiki menjadi lebih sempurna,” jelasnya.
Melalui konsinyering kedua ini, Badiklat Kejaksaan RI bersama Justitia Training Center melanjutkan komitmen dalam menyempurnakan 28 modul pembelajaran sebagai bagian dari penguatan kualitas PPPJ. Rangkaian penyusunan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kurikulum yang relevan, aplikatif, dan adaptif terhadap perkembangan hukum serta teknologi, sekaligus mempersiapkan jaksa muda yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan.