Mediajustitia.com – Justitia Training Center kembali menyelenggarakan Hybrid Class Pelatihan dan Sertifikasi Legislative Drafter Angkatan XVII pada 4 s.d. 8 November 2026. Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00 hingga 18.00 WIB tersebut diikuti 44 peserta dari berbagai instansi, mulai dari perguruan tinggi, kejaksaan, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia, kementerian, pemerintah daerah, hingga perusahaan swasta.
Pelatihan dan sertifikasi ini diselenggarakan melalui kerja sama Justitia Training Center dengan Perkumpulan Ahli Profesional Hukum Indonesia. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dengan memberikan pembekalan teori, praktik, serta simulasi penyusunan peraturan perundang-undangan kepada peserta.
Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., dalam sambutannya menekankan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipandang sebatas kegiatan merumuskan norma hukum. Menurutnya, suatu regulasi harus menjadi bagian dari sistem hukum yang saling berkaitan dan mampu diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Andriansyah mengacu pada teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, yang menjelaskan bahwa keberhasilan sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur, yakni substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).
“Perspektif tersebut memberikan pemahaman bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipandang sebagai kegiatan merumuskan norma semata. Suatu peraturan harus ditempatkan dalam kesatuan sistem hukum, memiliki keterkaitan yang jelas dengan peraturan lainnya, serta mempertimbangkan kapasitas kelembagaan dan kondisi sosial tempat norma tersebut akan diterapkan,” ujar Andriansyah.
Ia menjelaskan, ketidaksinkronan antara ketiga unsur tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam penerapan regulasi. Peraturan yang tidak selaras dengan sistem hukum maupun kebutuhan masyarakat berpotensi menyebabkan tumpang tindih pengaturan dan ketidakpastian hukum.
“Tanpa keselarasan tersebut, regulasi berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan, ketidakpastian hukum, bahkan kesenjangan antara tujuan pembentukan peraturan dan realitas pelaksanaannya,” katanya.
Menurut Andriansyah, tantangan tersebut semakin nyata di tengah dinamika perubahan kebijakan dan kebutuhan pengaturan yang terus berkembang. Kondisi ini menuntut seorang legislative drafter tidak hanya menguasai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki kemampuan analitis dalam mengidentifikasi persoalan hukum dan menilai keterkaitan ant peraturan.
Seorang perancang peraturan perundang-undangan juga perlu memastikan setiap norma memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang memadai. Ketiga landasan tersebut menjadi bagian penting agar regulasi yang dibentuk tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat diterapkan secara efektif.
“Seorang legislative drafter dituntut tidak hanya menguasai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, tapi juga memiliki kemampuan analitis untuk mengidentifikasi persoalan hukum, menilai keterkaitan antar peraturan, serta memastikan setiap norma memiliki dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang memadai,” jelasnya.
Melalui pelatihan ini, peserta mendapatkan pembekalan mengenai teori, asas, landasan, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Pembelajaran juga dilengkapi latihan serta simulasi legislative drafting untuk mengembangkan kemampuan peserta dalam menganalisis persoalan dan merumuskan norma hukum secara sistematis, harmonis, serta implementatif.
Andriansyah turut menyoroti keberagaman latar belakang peserta yang berasal dari berbagai lembaga pemerintah maupun swasta. Dalam pelatihan kali ini, terdapat peserta dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kejaksaan, Telkomsel, perusahaan asuransi, pemerintah daerah, kementerian, hingga perguruan tinggi.
Menurutnya, keberagaman tersebut menunjukkan bahwa kompetensi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dibutuhkan oleh berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta. Setiap institusi memiliki kebutuhan pengaturan yang berbeda sehingga diperlukan pemahaman yang memadai dalam menyusun regulasi sesuai ruang lingkup kewenangannya.
Selain pembekalan materi, peserta pada akhir kegiatan akan mengikuti uji sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP Hukum Indonesia sebagai lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi ini menjadi sarana pengukuran kompetensi sekaligus pengakuan formal atas kemampuan peserta dalam bidang legislative drafting berdasarkan standar kompetensi yang berlaku.
Adapun narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini merupakan orang-orang hebat yang ahli di bidangnya, diantaranya,
- Prof. Hikmahanto Juwana., S.H., LL.M., Ph.D.
- Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
- Dr. Hendra Kurnia Putra, S.H., M.H.
- Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H.
- Dr. Afdhal Mahatta, S.H., M.H.
- Dr. K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.
- Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H.
- Sony Maulana Sikumbang, S.H., M.H.
- Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H.
Andriansyah berharap pelatihan tersebut dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang memiliki landasan pemikiran kuat, selaras dengan sistem hukum, serta memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.
“Pada akhirnya, Bapak-Ibu sekalian, regulasi yang berkualitas adalah regulasi yang memiliki landasan pemikiran yang kuat, selaras dengan sistem hukum, serta mampu memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Informasi mengenai Pelatihan dan Sertifikasi Legislative Drafter selanjutnya dapat menghubungi 08119951492 (Ikbal) 081112540305 (Zahra)