Mediajustitia.com – Justitia Training Center kembali menyelenggarakan Hybrid Class Pelatihan dan Sertifikasi Pejabat/Pengelola Pelindungan Data Pribadi (Data Protection Officer/DPO) Angkatan VIII yang diikuti 32 peserta pada 4 s.d. 8 November 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini bertujuan memperkuat kompetensi profesional dalam pengelolaan dan pelindungan data pribadi di tengah perkembangan teknologi digital.
Penyelenggaraan pelatihan ini menjadi semakin relevan seiring meningkatnya pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), komputasi awan (cloud computing), analisis data, serta berbagai platform digital dalam aktivitas organisasi. Di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan terkait keamanan dan privasi, mulai dari kebocoran data, penggunaan data tanpa dasar pemrosesan yang sah, hingga pemanfaatan algoritma yang tidak transparan.
Dalam sambutannya, Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., mengatakan keberlanjutan pelatihan tersebut mencerminkan meningkatnya kebutuhan organisasi terhadap sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mengelola pelindungan data pribadi, terutama di tengah pesatnya transformasi digital.
Menurutnya, pemanfaatan kecerdasan artifisial, komputasi awan (cloud computing), analisis data, serta berbagai platform digital telah mengubah cara organisasi menjalankan kegiatan operasional. Namun, kemudahan dalam mengolah informasi juga menghadirkan risiko baru terhadap keamanan dan privasi data pribadi.
“Persoalan tidak lagi terbatas pada kemungkinan terjadinya kebocoran data. Penggunaan data pribadi tanpa dasar pemrosesan yang sah, pengumpulan data secara berlebihan, pemanfaatan algoritma yang tidak transparan, hingga pengalihan data kepada pihak ketiga merupakan sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius,” ujar Andriansyah.
Ia menegaskan bahwa data yang telah dikumpulkan secara sah sekalipun tetap berpotensi menimbulkan persoalan apabila digunakan melampaui tujuan awal pengumpulan atau tidak disertai sistem pengamanan yang memadai. Oleh karena itu, organisasi perlu memastikan pelindungan data pribadi menjadi bagian dari kebijakan internal, desain sistem, hingga proses pengambilan keputusan.
Hal tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam Pasal 53, undang-undang tersebut mengatur kewajiban penunjukan pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi dalam kondisi tertentu, termasuk pemrosesan data untuk pelayanan publik dan pemantauan data pribadi berskala besar.
Pejabat atau pengelola pelindungan data pribadi memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan organisasi terhadap ketentuan yang berlaku, memberikan saran, memantau penerapan kebijakan, serta mengidentifikasi dan memitigasi risiko dalam pemrosesan data pribadi.
Andriansyah menilai, peran tersebut semakin penting karena pengelolaan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menyangkut kemampuan organisasi dalam mengantisipasi risiko yang muncul dari perkembangan teknologi.
Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman mengenai kerangka hukum dan prinsip pelindungan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, tata kelola pemrosesan data, keamanan dan manajemen risiko, hingga mekanisme penanganan insiden pelindungan data pribadi. Pembelajaran juga dilengkapi pembahasan kasus dan simulasi agar peserta dapat menghubungkan ketentuan hukum dengan kebutuhan nyata di lingkungan organisasi.
Adapun narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini merupakan orang-orang hebat yang ahli di bidangnya, diantaranya,
- Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
- Prof. Dr. Sinta Dewi, S.H., LL.M.
- Tuaman Manurung, S.H., M.H., CLA., C.Med.
- Melia Prabangasta Yustisia, S.H., M.H.
- Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I.
- Josua Sitompul, S.H., M.M., Ph.D., C.Med., CLA.
- Eryk Budi Pratama, M.M., M.Kom., CIPM., CIPP/E., FIP., CDPO., CCSK., CEH., CSX-F., CNSS.
Andriansyah juga menyampaikan bahwa kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi profesi semakin meningkat. Hal itu terlihat dari kepercayaan berbagai institusi kepada Justitia Training Center dalam penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi, termasuk sertifikasi bagi 1.420 Pembimbing Kemasyarakatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta lebih dari 1.000 jaksa.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, peserta Pelatihan dan Sertifikasi DPO Angkatan VIII selanjutnya akan mengikuti uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh LSP Justitia yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Uji sertifikasi tersebut menjadi sarana pengukuran dan pengakuan kompetensi peserta dalam menjalankan fungsi pelindungan data pribadi sesuai standar kompetensi yang berlaku.
Menariknya, Andriansyah menyebut ekosistem pembelajaran di Justitia Training Center turut membuka ruang bagi para profesional untuk mengambil berbagai peran, baik sebagai narasumber, asesor, maupun peserta. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi merupakan proses berkelanjutan yang dapat dijalani oleh siapa pun.
Ia berharap pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta terhadap ketentuan hukum, tetapi juga membentuk sumber daya manusia yang mampu menjembatani kebutuhan inovasi teknologi dengan prinsip pelindungan hak privasi dan keamanan data pribadi.
“Semoga kegiatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman terhadap ketentuan hukum, tapi juga membentuk sumber daya manusia yang mampu menjembatani kebutuhan inovasi teknologi dengan prinsip pelindungan hak privasi dan keamanan data pribadi,” pungkasnya.
Informasi mengenai Pelatihan dan Sertifikasi Pejabat/Pengelola Pelindungan Data Pribadi selanjutnya dapat menghubungi 081190006145 (Dhani) 081190071578 (Hana).