Mediajustitia.com – Justitia Training Center bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Jambi menyelenggarakan In House Training Pelatihan dan Sertifikasi Mediator pada 2 s.d. 6 November 2026. Kegiatan ini diikuti peserta dari kalangan akademisi Fakultas Hukum Universitas Jambi ini bertujuan memperkuat kompetensi mediator, khususnya dalam mengembangkan penyelesaian sengketa melalui pendekatan musyawarah dan dialog.
Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis dalam menjalankan fungsi mediator. Materi yang diberikan meliputi prinsip dan etika mediasi, tahapan mediasi, komunikasi efektif, identifikasi posisi dan kepentingan para pihak, pengelolaan konflik, kaukus, negosiasi, hingga penyusunan kesepakatan perdamaian. Seluruh materi diperdalam melalui latihan, studi kasus, dan simulasi mediasi.
Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., dalam sambutannya menyampaikan bahwa mediasi bukan sekadar mekanisme penyelesaian sengketa, melainkan juga bentuk penerapan nilai musyawarah yang telah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia.
Menurutnya, nilai tersebut memiliki landasan filosofis dalam sila keempat Pancasila yang mengajarkan bahwa perbedaan tidak harus diselesaikan melalui pertentangan maupun pemaksaan kehendak, tetapi melalui dialog, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap kepentingan setiap pihak.
“Dalam konteks tersebut, mediasi merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai permusyawaratan dalam praktik hukum,” ujar Andriansyah.
Ia menjelaskan, seorang mediator membutuhkan lebih dari sekadar pemahaman terhadap prinsip dan prosedur hukum. Kemampuan membangun kepercayaan, mengelola emosi, membaca dinamika konflik, mengidentifikasi kepentingan para pihak, serta memfasilitasi dialog secara berimbang menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki.
Kompetensi tersebut dinilai relevan bagi kalangan akademisi hukum. Selain memperkaya perspektif dalam pendidikan dan penelitian, keterampilan mediasi juga dapat memperluas kontribusi dosen dalam praktik penyelesaian sengketa secara konstruktif.
Andriansyah menegaskan bahwa pelatihan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan peningkatan kompetensi individu, tetapi juga menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem mediasi yang melibatkan perguruan tinggi dan lembaga peradilan.
Ia mendorong Fakultas Hukum Universitas Jambi untuk mengembangkan kolaborasi dengan pengadilan negeri di wilayah Jambi agar para akademisi yang telah memiliki sertifikasi mediator dapat berkontribusi dalam praktik mediasi di luar pengadilan maupun lingkungan peradilan.
“Harapan saya, lebih dari sekadar pelatihan, ini bisa membangun ekosistem mediasi. Dimulai dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, bisa berkolaborasi dengan Pengadilan Negeri. Justitia siap mendukung apa yang dibutuhkan, baik BKS maupun MoU,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andriansyah menyampaikan bahwa peserta yang mengikuti program ini akan memperoleh sertifikat pelatihan. Sementara itu, peserta yang dinyatakan lulus uji sertifikasi mediator berhak mendapatkan sertifikat mediator terakreditasi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta sertifikat kompetensi skema mediator melalui LSP Hukum Indonesia yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Ia berharap pengakuan kompetensi tersebut dapat menjadi bekal bagi para akademisi untuk mengambil peran lebih luas dalam pengembangan praktik mediasi, sekaligus membuka peluang kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga peradilan.
Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Dr. Fitria, S.H., M.H., yang mewakili Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Prof. Dr. Hartati, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi kepada Justitia Training Center atas kolaborasi yang telah terjalin dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut.
Fitria menilai pelatihan dan sertifikasi mediator memiliki arti penting dalam meningkatkan kompetensi serta profesionalisme akademisi hukum, terutama dalam mendukung penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi.
Menurutnya, mediator tidak hanya dituntut memahami aspek hukum, tetapi juga harus memiliki keterampilan komunikasi, kemampuan membangun kepercayaan, serta menjaga netralitas dan profesionalisme selama proses mediasi berlangsung.
“Kami berharap melalui pelatihan ini, para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan dan sertifikasi, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam dunia nyata dan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat,” ungkap Fitria.
Ia juga berharap kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Jambi dan Justitia Training Center dapat terus berlanjut melalui berbagai program pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum.
Fitria menyambut baik gagasan pengembangan ekosistem mediasi yang disampaikan Andriansyah. Menurutnya, rencana tersebut sejalan dengan harapan Fakultas Hukum Universitas Jambi untuk mendorong para dosen yang telah memiliki sertifikasi mediator agar dapat berkontribusi secara langsung dalam praktik penyelesaian sengketa.
Melalui pelatihan dan sertifikasi ini, Justitia Training Center bersama Fakultas Hukum Universitas Jambi berharap para akademisi tidak hanya memiliki pengakuan kompetensi sebagai mediator, tetapi juga mampu mengambil peran dalam memperluas akses penyelesaian sengketa secara damai. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam menghidupkan nilai-nilai musyawarah Pancasila melalui praktik hukum yang mengedepankan dialog, keseimbangan kepentingan, dan kesepakatan para pihak.