Mediajustitia.com – Justitia Training Center kembali menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Analis Hukum Profesional Angkatan XI pada 9 hingga 13 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang hukum agar mampu menghadapi perkembangan regulasi serta kompleksitas persoalan hukum di Indonesia.
Pelatihan yang berlangsung setiap hari pukul 08.00 hingga 18.00 WIB tersebut dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan dalam mengidentifikasi persoalan hukum, menelaah peraturan perundang-undangan, menyusun pendapat hukum, hingga merumuskan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam praktik.
Dalam sambutannya, Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., menegaskan bahwa perkembangan hukum dan regulasi yang semakin dinamis menuntut analis hukum memiliki kemampuan lebih dari sekadar memahami atau mengutip ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Andriansyah, persoalan hukum dapat muncul akibat berbagai faktor, mulai dari tumpang tindih norma, ketidakjelasan pengaturan, perubahan regulasi, hingga perbedaan dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum.
“Persoalan hukum tidak cukup diselesaikan dengan membaca atau mengutip suatu peraturan. Diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi isu, menelaah norma yang relevan, menghubungkannya dengan fakta, serta merumuskan analisis dan solusi hukum yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Andriansyah.
Ia menambahkan, kualitas seorang analis hukum profesional tidak hanya ditentukan oleh luasnya pengetahuan hukum, tetapi juga oleh ketajaman analisis dan kemampuannya memberikan dasar yang tepat bagi pengambilan keputusan sekaligus mencegah risiko hukum di kemudian hari.
Karena itu, menurutnya, pelatihan dan sertifikasi perlu berjalan beriringan. Pelatihan berfungsi memperkuat kompetensi, sementara sertifikasi menjadi bentuk pengukuran sekaligus pengakuan atas kompetensi yang dimiliki peserta.
“Pada akhirnya, kami berharap pelatihan ini tidak berhenti pada penambahan pengetahuan, tapi membentuk cara berpikir hukum yang kritis, sistematis, dan solutif, sehingga para peserta mampu menjalankan profesi secara kompeten, profesional, objektif, dan dapat dipercaya,” katanya.
Kegiatan ini turut menghadirkan Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Republik Indonesia, Dr. Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H., sebagai keynote speaker.
Dalam keynote speech-nya, Arfan mengapresiasi konsistensi Justitia Training Center bersama Perkumpulan Ahli Profesional Hukum Indonesia (PAPHI) dalam mendorong pengembangan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang hukum.
Menurut Arfan, kualitas hukum tidak hanya bergantung pada seberapa baik suatu norma dirumuskan, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut dipahami, diterapkan, dan dievaluasi. Evaluasi diperlukan agar hukum dan peraturan perundang-undangan tetap relevan dengan perkembangan zaman serta dinamika masyarakat.
“Bagi saya, kegiatan semacam ini memiliki arti penting karena kualitas hukum pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik suatu norma itu dirumuskan, tetapi juga oleh seberapa baik norma tersebut dipahami, diterapkan, dan dievaluasi,” ujar Arfan.
Ia menjelaskan, perkembangan persoalan hukum saat ini semakin kompleks karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga perkembangan teknologi informasi. Kondisi tersebut membuat analis hukum dituntut mampu memahami persoalan secara utuh dan melihat keterkaitan antara hukum dengan realitas di masyarakat.
“Seorang analis hukum dituntut untuk mampu memahami suatu persoalan secara utuh, melakukan analisis secara objektif, serta memberikan pertimbangan yang dapat membantu organisasi maupun pengambil kebijakan dalam menentukan langkah yang tepat,” katanya.
Arfan menekankan bahwa analis hukum tidak cukup hanya mengetahui apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, analis hukum harus memahami bagaimana hukum bekerja ketika berhadapan dengan persoalan nyata di masyarakat.
Menurutnya, kemampuan analisis menjadi salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki seorang analis hukum. Kemampuan tersebut mencakup melihat persoalan dari berbagai sisi, memahami konteks, mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul, serta menyusun rekomendasi yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang lebih penting adalah mampu memahami bagaimana hukum itu bekerja dan apa yang perlu dilakukan ketika hukum itu berhadapan dengan realitas atau persoalan-persoalan nyata yang hadir di masyarakat,” tutur Arfan.
Ia juga menilai bahwa kualitas analisis hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas data dan informasi yang digunakan. Di tengah perkembangan teknologi informasi, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai mitra bagi analis hukum untuk memperoleh data dan perspektif sebelum menyusun rekomendasi bagi organisasi maupun kebijakan nasional.
Arfan mengingatkan agar pendapat dan rekomendasi hukum tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan fakta serta kondisi yang terjadi di lapangan.
“Rekomendasi hukum pada akhirnya diharapkan bukan sekadar benar secara normatif tetapi juga relevan dan dapat dilaksanakan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa peran analis hukum tidak hanya berkaitan dengan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan. Analisis hukum juga dapat dilakukan sebelum suatu kebijakan dibentuk, ketika kebijakan berjalan, maupun setelah produk hukum tersebut diterapkan.
Pendekatan tersebut, kata Arfan, mencakup evaluasi ex ante, ex dura, dan ex post. Ketiganya menjadi bagian dari proses untuk memastikan kebijakan maupun produk hukum dapat terus dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia hukum, Arfan menyebut penguatan kompetensi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi profesi, lembaga pelatihan, dan praktisi hukum. Kolaborasi antar-stakeholder dinilai penting untuk membangun ekosistem profesionalisme hukum yang kuat.
“Pengembangan kompetensi tentu merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi profesi, lembaga pelatihan dan juga para praktisi hukum yang memiliki peran masing-masing dalam membangun ekosistem profesionalisme hukum,” ujarnya.
Ia juga mendorong para peserta untuk menjadikan pelatihan tersebut sebagai bagian dari perjalanan profesional, bukan sebagai tujuan akhir. Menurutnya, kompetensi analis hukum pada akhirnya dapat dilihat dari kualitas pekerjaan, ketajaman analisis, objektivitas pendapat, kemampuan mempertanggungjawabkan argumentasi, serta manfaat rekomendasi yang diberikan bagi organisasi dan masyarakat.
“Profesionalisme yang kita harapkan bukan sekadar mampu menemukan persoalan hukum tetapi juga mampu menemukan jalan keluarnya. Jadi sebagai problem solver,” kata Arfan.
Adapun narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini merupakan orang-orang hebat yang ahli di bidangnya, diantaranya,
- Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
- Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.
- Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
- Dr. Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.
- Dr. Hendra Kurnia Putra, S.H., M.H.
- Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., LL.M.
- Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H.
- Dwi Agustine Kurniasih, S.H., M.H.
- Yerrico Kasworo, S.H., M.H.
- Oki Lestari, S.H., M.Si.
Melalui Pelatihan dan Sertifikasi Analis Hukum Profesional Angkatan XI, Justitia Training Center berharap para peserta dapat semakin percaya diri dalam menjalankan peran profesionalnya serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Adapun pelatihan ini tidak hanya menjadi ruang untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan analisis hukum, tetapi juga menjadi wadah bagi peserta untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, memperluas wawasan, serta membangun jejaring profesional di bidang hukum.
Pada akhirnya, peningkatan kualitas analis hukum diharapkan dapat mendukung lahirnya rekomendasi hukum yang objektif, rasional, dan aplikatif, sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan hukum nasional yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Informasi mengenai Pelatihan dan Sertifikasi Analisi Hukum Profesional selanjutnya dapat menghubungi 08119951492 (Ikbal) 081112540305 (Zahra).