Mediajustitia.com – Justitia Training Center kembali menyelenggarakan Hybrid Class Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Perpajakan Angkatan XLII pada 26–30 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung selama lima hari ini diikuti oleh peserta secara luring dan daring sebagai upaya meningkatkan kompetensi serta profesionalisme praktisi di bidang hukum perpajakan.
Program yang diselenggarakan Justitia Training Center bekerja sama dengan Perkumpulan Konsultan Hukum Perpajakan dan Kepabeanan Indonesia (PKHPKI) ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas di bidang hukum perpajakan.
Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., mengatakan bahwa memasuki angkatan ke-42 menunjukkan keberlanjutan program sekaligus tingginya kebutuhan terhadap profesional hukum perpajakan di Indonesia.
“Angkatan ke-42 ini menurut saya sudah sangat panjang perjalanannya dan sudah melahirkan hampir 500 orang yang telah berkiprah di bidang perpajakan di Indonesia,” ujar Andriansyah dalam sambutannya.
Menurut Andriansyah, pajak memiliki posisi strategis dalam kehidupan bernegara karena menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Karena itu, peningkatan penerimaan pajak perlu diiringi dengan kepastian dan keadilan bagi wajib pajak.
Ia menjelaskan, sistem perpajakan yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri, ditambah dengan regulasi yang terus berkembang, berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran hingga sengketa perpajakan.
“Di sinilah peran Bapak-Ibu sebagai konsultan hukum perpajakan menjadi strategis. Konsultan tidak hanya membantu wajib pajak memahami dan memenuhi kewajibannya, tetapi juga memastikan pemenuhan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, memberikan pendapat hukum, serta mendampingi wajib pajak dalam menghadapi persoalan dan sengketa hukum perpajakan,” katanya.
Andriansyah menilai semakin strategis peran pajak bagi penerimaan negara, semakin penting pula ketersediaan profesional hukum perpajakan yang kompeten dan berintegritas.
Ia juga melihat perkembangan profesi hukum perpajakan membuka peluang baru bagi para sarjana hukum. Pemahaman terhadap aspek hukum dalam perpajakan dinilai semakin dibutuhkan, termasuk dalam mendukung profesi sebagai kuasa hukum di Pengadilan Pajak.
“Sekarang sarjana hukum sudah mulai banyak karena sudah memahami bagaimana aspek hukumnya. Apalagi sekarang sudah ada izin kuasa hukum Pengadilan Pajak. Ini merupakan potensi, peluang profesi dan rezeki baru untuk kita semua,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Andriansyah menyampaikan bahwa Justitia Training Center terus melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pelatihan, termasuk melalui format hybrid yang memungkinkan peserta mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring.
Menurutnya, metode tersebut memberikan ruang lebih luas bagi peserta untuk mengikuti pelatihan sekaligus membangun jejaring profesional dengan peserta lainnya.
“Setiap angkatan kita upayakan untuk terus berinovasi. Dengan program hybrid, teman-teman yang mengikuti secara online juga bisa bertemu dan berkolaborasi,” tuturnya.
Dari sisi materi, peserta akan mendapatkan pembelajaran dari berbagai perspektif melalui narasumber yang berasal dari Mahkamah Agung, Pengadilan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), akademisi, hingga praktisi. Keragaman latar belakang narasumber tersebut diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persoalan hukum perpajakan.
“Ini menunjukkan bahwa Justitia terus berinovasi agar Bapak-Ibu memperoleh ilmu dari berbagai sisi. Dari sisi Pengadilan Pajak bagaimana pandangannya, dari sisi purnabakti DJP seperti apa, pasti berbeda-beda. Nanti ada praktisi sampai bahkan di akhir ada terkait aspek kepailitan dan PKPU di sektor perpajakan,” jelas Andriansyah.
Selain pembekalan materi, peserta juga akan mengikuti ujian brevet dan uji sertifikasi kompetensi melalui LSP Justitia. Sertifikasi tersebut menjadi bentuk pengakuan terhadap kompetensi peserta sekaligus memberikan nilai tambah bagi pengembangan karier profesional sebagai konsultan hukum perpajakan.
Andriansyah juga menegaskan komitmen Justitia Training Center untuk membantu peserta dalam proses pendaftaran sebagai kuasa hukum Pengadilan Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
“Justitia siap membantu proses pendaftaran Bapak-Ibu tanpa biaya apa pun. Silakan lengkapi persyaratannya, nanti tim akan membantu sampai Bapak-Ibu memperoleh izin kuasa hukum Pengadilan Pajak,” tegasnya.
Ia berharap pelatihan tersebut tidak berhenti pada pencapaian sertifikasi, tetapi dapat membuka peluang profesional dan memberikan manfaat nyata bagi peserta dalam menjalankan praktik hukum perpajakan.
“Peluang itu bukan dari Justitia, tetapi Bapak-Ibu sendiri yang mencari. Mudah-mudahan setelah mengikuti pelatihan ini ada banyak peluang yang bisa didapatkan,” katanya.
Adapun narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini merupakan orang-orang hebat yang ahli di bidangnya, diantaranya,
- Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
- Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., LL.M. in Taxation
- Dr. Wishnoe Saleh Thaib, S.H., M.H., M.Sc., Ak.,CA.
- Dr. Ikhwan Ashadi, S.E., S.H., M.M., M.Ak., M.H., M.Kn., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA., CFI., CACP., BKP.
- Muhammad Mansur, Ak., BKP., CPA.
- Dr. Januardo S.P Sihombing, S.H., M.H., M.A., BKP.
- Dr. Albert Richi Aruan, S.H., LLM., M.Kn., CTA.
Melalui Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Perpajakan Angkatan XLII, Justitia Training Center berharap peserta mampu meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan profesionalisme dalam menangani berbagai persoalan hukum perpajakan. Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mencetak konsultan hukum perpajakan yang kompeten, berintegritas, dan mampu memberikan pendampingan hukum yang profesional di tengah dinamika regulasi perpajakan.
Informasi mengenai Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Perpajakan selanjutnya dapat menghubungi 08119532112 (Ika) atau 081190050076 (lilis).