Mediajustitia.com – Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Republik Indonesia bersama Justitia Training Center menggelar Konsinyering Pertama Penyusunan Silabus, Modul, Rancang Bangun Pembelajaran (RBP), dan Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan (RBMP) bagi Badiklat Kejaksaan RI pada Kamis (15/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Zuri BSD, Tangerang Selatan, hingga 17 Oktober 2026 ini menjadi bagian dari upaya menyempurnakan perangkat pembelajaran dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ).
Kepala Badiklat Kejaksaan RI, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran tersebut memiliki peran strategis dalam membentuk jaksa yang profesional, berintegritas, berkarakter, serta memiliki keberanian moral dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Menurutnya, kualitas kurikulum dan modul pembelajaran akan menjadi fondasi bagi pembentukan kompetensi jaksa di masa mendatang. Karena itu, perangkat pembelajaran tidak boleh dipandang sekadar sebagai kelengkapan administratif, melainkan harus menjadi pedoman yang memastikan proses pendidikan berjalan secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada kompetensi yang dibutuhkan institusi.
Harli mengungkapkan, PPPJ selama ini belum memiliki modul pembelajaran yang memadai sebagai acuan pelaksanaan pendidikan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pembenahan kurikulum dan penyusunan perangkat pembelajaran secara terstruktur.
“Sudah 10 tahun PPPJ tidak memiliki modul,” ungkap Harli dalam sambutannya.
Ia menilai, perubahan kurikulum yang tidak didasarkan pada evaluasi dan kajian kebutuhan berpotensi menyulitkan penilaian terhadap efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, penyusunan kurikulum perlu dilakukan secara matang agar dapat menjadi pedoman yang konsisten bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jaksa.
Harli berharap kurikulum yang dihasilkan dapat digunakan dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun ke depan, dengan perubahan yang didasarkan pada kebutuhan nyata penegakan hukum dan kajian yang komprehensif.
“Kualitas seorang jaksa tidak hanya ditentukan oleh penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kemampuan berpikir kritis, memberikan analisis hukum, mengambil keputusan secara tepat, menjunjung tinggi etika profesi, serta menerapkan hukum secara adil dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, PPPJ dirancang berlangsung selama 940 jam pembelajaran dalam 134 hari kerja. Komposisi pembelajaran mencakup penguatan pengetahuan dan kompetensi bidang, keterampilan praktis melalui laboratorium hukum dan simulasi persidangan, pengenalan teknologi informasi, serta penguatan sikap dan kepemimpinan.
Sebanyak 28 mata pelatihan ditetapkan untuk disusun perangkat pembelajarannya. Materi tersebut mencakup 19 mata pelatihan kompetensi bidang, laboratorium praktik, dan simulasi, dua mata pelatihan hukum pidana materiil dan hukum acara pidana, serta tujuh mata pelatihan tematik.
Penyusunan perangkat pembelajaran ini dilaksanakan melalui tiga tahapan konsinyering dan satu rapat finalisasi silabus. Setelah konsinyering pertama pada 15–17 Oktober 2026, konsinyering kedua dijadwalkan pada 5–7 November 2026 dan konsinyering ketiga pada 16–18 November 2026. Rangkaian tersebut dilanjutkan dengan rapat finalisasi silabus pada 23 November 2026.
Sementara itu, Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Badiklat Kejaksaan RI kepada Justitia Training Center untuk berkontribusi dalam penyusunan perangkat pembelajaran tersebut.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan Justitia Training Center bukan sekadar bentuk kehormatan, melainkan amanah untuk mendukung pengembangan pendidikan hukum di Indonesia melalui perangkat pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan praktik.
“Kami meyakini bahwa pendidikan hukum yang berkeadilan tidak hanya bertumpu pada ketegasan dalam menjalankan kewenangan, tetapi juga pada kedalaman ilmu, keteguhan integritas, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan,” ujar Andriansyah.
Andriansyah juga menekankan pentingnya menjembatani pemahaman hukum secara teoretis dengan penerapannya dalam pelaksanaan tugas kejaksaan. Menurutnya, materi pembelajaran harus mampu membekali peserta dengan kemampuan praktis, mulai dari menganalisis perkara hingga mengambil keputusan dan menjalankan kewenangan secara tepat.
“Law in books menggambarkan hukum sebagaimana dirumuskan dalam peraturan, doktrin, dan teori. Sementara law in action menggambarkan bagaimana hukum benar-benar dijalankan dalam praktik. Dalam pelaksanaan tugas kejaksaan, keduanya perlu berjalan beriringan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penyusunan silabus dan modul tidak semata-mata berfokus pada kelengkapan materi, tetapi juga harus memastikan keterhubungan antara materi yang diajarkan, keterampilan yang dilatih, dan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan jaksa dalam menjalankan tugasnya.
Dalam konsinyering pertama ini, sebanyak 28 topik modul dibahas dengan melibatkan akademisi, praktisi hukum, narasumber, penulis, serta tim riset dan pengembangan Justitia Training Center. Materi yang disusun mencakup berbagai bidang, mulai dari hukum pidana materiil, hukum acara pidana, tindak pidana umum dan khusus, intelijen, pengawasan, perdata dan tata usaha negara, tindak pidana militer, hingga pemulihan aset.
Selain itu, perangkat pembelajaran juga diarahkan untuk mengakomodasi perkembangan kompetensi di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence), kejahatan siber, forensik bukti digital, teknologi forensik keuangan, serta simulasi persidangan.
Keterlibatan akademisi dan praktisi diharapkan dapat mempertemukan perspektif keilmuan dengan pengalaman lapangan sehingga modul yang dihasilkan tidak hanya kuat secara akademis, tetapi juga aplikatif dalam mendukung pelaksanaan tugas jaksa.
Melalui konsinyering ini, Badiklat Kejaksaan RI dan Justitia Training Center diharapkan dapat menghasilkan perangkat pembelajaran yang selaras, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan organisasi. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan kualitas pendidikan dan pelatihan jaksa agar mampu menjawab tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks, modern, dan berkeadilan.
