Mediajustitia.com – Justitia Training Center bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Mediator bagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas). Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kompetensi aparatur pemasyarakatan dalam mendukung penerapan restorative justice atau keadilan restoratif melalui pendekatan penyelesaian konflik yang lebih profesional dan berorientasi pada pemulihan.
Pelatihan tersebut melibatkan 1.420 Pembimbing Kemasyarakatan yang dibagi ke dalam 41 angkatan. Kerja sama ini sekaligus mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap kapasitas Justitia Training Center sebagai lembaga pengembangan kompetensi dan sertifikasi profesi hukum di Indonesia. Penyelenggaraan program dalam skala besar membutuhkan kesiapan kelembagaan, sistem pembelajaran yang terstruktur, tenaga pengajar kompeten, serta pengelolaan pelatihan dan pengendalian kualitas secara berkelanjutan.
Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., memandang kerja sama tersebut bukan sekadar pencapaian kelembagaan, melainkan bagian dari tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor hukum. Menurutnya, pengembangan kompetensi aparatur tidak cukup hanya mengandalkan pemahaman normatif terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu didukung keterampilan praktis dalam menyelesaikan konflik dan memulihkan hubungan sosial.
Dalam konteks pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki posisi strategis karena menjalankan fungsi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan sesuai kewenangannya. Pelaksanaan tugas tersebut membuat mereka berinteraksi dengan berbagai pihak, mulai dari anak, warga binaan pemasyarakatan, korban, keluarga, masyarakat, hingga aparat penegak hukum lainnya. Kondisi tersebut membutuhkan kemampuan komunikasi dan pengelolaan konflik agar penyelesaian persoalan dapat dilakukan secara profesional.
“Karena itu, kemampuan mediator bagi pembimbing kemasyarakatan bukan sekadar keterampilan tambahan, tetapi juga merupakan instrumen profesional yang dapat memperkuat pelaksanaan tugas pemasyarakatan,” ujar Andriansyah.
Ia menjelaskan, pendekatan keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada pelanggaran dan pemberian sanksi, tetapi juga memperhatikan kerugian yang ditimbulkan, kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, serta upaya memulihkan hubungan yang terdampak. Oleh karena itu, seorang mediator perlu memiliki kemampuan mendengarkan, menggali kepentingan para pihak, mengelola emosi, mengajukan pertanyaan, dan membantu menemukan alternatif penyelesaian yang dapat diterima.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pelatihan dirancang dengan mengintegrasikan pendekatan akademis, pengalaman praktisi, serta pembelajaran berbasis simulasi. Materi yang diberikan mencakup prinsip-prinsip mediasi, teknik negosiasi, komunikasi efektif, identifikasi kepentingan para pihak, pengelolaan konflik, hingga praktik penyusunan kesepakatan perdamaian. Peserta juga memperoleh pendampingan fasilitator agar dapat mengembangkan keterampilan yang relevan dengan situasi yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
Andriansyah menegaskan bahwa keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan atau memperoleh sertifikat. Hal yang lebih penting adalah kemampuan peserta menerapkan kompetensi tersebut ketika kembali menjalankan tugas di lingkungan pemasyarakatan.
“Nilai sebenarnya dari sertifikasi terletak pada kemampuan yang dibawa kembali ke tempat tugas, yang digunakan ketika berhadapan dengan persoalan yang membutuhkan pendekatan yang lebih dialogis, terukur, dan berorientasi pada pemulihan,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Dr. Ceno Hersusetiokartiko, Bc.IP., S.H., M.H., mengapresiasi dukungan Justitia Training Center dalam penyelenggaraan program tersebut. Ia berharap seluruh Pembimbing Kemasyarakatan dapat mengikuti rangkaian pelatihan dengan serius dan mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas.
Ceno menyoroti relevansi kompetensi mediator dalam mendukung mekanisme keadilan restoratif, terutama ketika Pembimbing Kemasyarakatan menjalankan fungsi pendampingan dalam perkara anak maupun perkara dewasa. Menurutnya, penguatan pendekatan tersebut perlu diikuti dengan keterampilan praktis agar proses penyelesaian persoalan dapat memberikan manfaat nyata bagi pihak-pihak yang terlibat.
Ia juga mengingatkan bahwa sertifikasi tidak seharusnya berhenti sebagai bukti administratif atas keikutsertaan peserta dalam pelatihan. Kompetensi yang diperoleh perlu diwujudkan melalui praktik dalam pekerjaan sehari-hari.
“Sertifikatnya ada empat, tetapi bukan berarti sertifikat itu jadi pajangan. Saya berharap ini praktik,” ujar Ceno.
Melalui program ini, penguatan kompetensi mediator diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang lebih dialogis, profesional, dan berorientasi pada pemulihan. Kolaborasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia hukum melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi profesi.
Bagi Justitia Training Center, kepercayaan untuk mempersiapkan ribuan aparatur pemasyarakatan menjadi tanggung jawab untuk memastikan pelatihan memberikan kontribusi nyata terhadap sistem hukum nasional. Sementara bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, penguatan kapasitas mediator diharapkan dapat menjadi bekal bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam memfasilitasi penyelesaian konflik dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan dalam masyarakat.