Mediajustitia.com – Justitia Training Center kembali menyelenggarakan Hybrid Class Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Hukum Angkatan XVI yang diikuti 24 peserta pada 7–11 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi auditor hukum agar mampu mengidentifikasi risiko, menganalisis persoalan hukum, serta memberikan rekomendasi yang dapat mendorong perbaikan tata kelola organisasi.
Direktur Pelatihan dan Sertifikasi Justitia Training Center, Dr. (c). Dhea Yulia Maharani, S.H., M.H., CCD., C.Med., ACIArb., mengatakan audit hukum memiliki peran penting dalam memastikan kegiatan dan keputusan organisasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, audit hukum tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan kepatuhan, tetapi juga membantu organisasi mengenali potensi risiko sejak dini agar persoalan hukum dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi sengketa dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.
“Lebih dari sekadar memeriksa kepatuhan, audit hukum membantu organisasi mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, sehingga berbagai persoalan hukum dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi sengketa dan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan masif,” ujar Dhea.
Dhea menjelaskan, selama pelatihan peserta akan memperoleh pembekalan mengenai konsep dan metode audit hukum dari para narasumber yang memiliki pengalaman di bidangnya. Materi juga akan diperkuat melalui pembahasan kasus, latihan, dan simulasi yang berkaitan dengan persoalan yang dapat ditemui dalam praktik sehari-hari.
Pada akhir rangkaian kegiatan, peserta juga akan mengikuti uji sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Indonesia yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk skema auditor hukum dan beberapa skema lainnya.
“Uji kompetensi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa peserta memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam menjalankan profesi auditor hukum,” katanya.
Sementara itu, Analis Hukum Ahli Utama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Republik Indonesia, Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., LL.M., yang hadir sebagai keynote speaker, menyoroti semakin kompleksnya risiko hukum yang dihadapi organisasi di tengah perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan bisnis.
Menurut Bambang, transformasi digital, perubahan model bisnis, meningkatnya penggunaan data, serta tuntutan publik terhadap tata kelola yang transparan membuat konsekuensi hukum dari setiap keputusan menjadi semakin luas.
Ia menilai satu kelemahan dalam proses kontrak, kewenangan, maupun pengelolaan data dapat berkembang menjadi persoalan pelayanan, kerugian finansial, sengketa, hingga hilangnya kepercayaan publik terhadap organisasi.
“Risiko hukum tidak boleh dipandang sebagai urusan yang muncul hanya ketika perkara sudah terjadi. Risiko hukum harus dikenali sejak sebuah kebijakan dirancang, keputusan diambil, kerja sama dibangun, dan pelaksanaan dilaksanakan,” tegas Bambang.
Karena itu, menurutnya, orientasi auditor hukum perlu bergeser dari sekadar menyelesaikan masalah setelah pelanggaran terjadi menjadi upaya mencegah pelanggaran, menutup celah kemungkinan terjadinya pelanggaran, dan memperbaiki tata kelola sebelum risiko menimbulkan kerugian.
“Orientasi kita harus bergeser dari sekadar menyelesaikan masalah setelah pelanggaran terjadi menjadi mencegah pelanggaran, menutup celah-celah kemungkinan pelanggaran dan memperbaiki tata kelola sebelum risiko tersebut menimbulkan kerugian kepada organisasi,” jelasnya.
Bambang menjelaskan, audit hukum memiliki posisi strategis sebagai instrumen yang menghubungkan antara ketentuan hukum dengan kondisi nyata dalam praktik organisasi. Karena itu, audit hukum tidak cukup dilakukan dengan memeriksa dokumen, mencocokkan daftar peraturan, atau sekadar menemukan ketidakpatuhan.
Menurutnya, audit hukum yang baik harus mampu memberikan gambaran mengenai kewajiban hukum yang harus dipenuhi, sejauh mana kewajiban tersebut telah dilaksanakan, letak kesenjangan dan akar masalah, tingkat risiko yang ditimbulkan, hingga tindakan korektif yang perlu dilakukan.
“Audit hukum yang baik sebetulnya harus mampu memberikan gambaran yang utuh. Kewajiban hukum apa yang harus dipenuhi, sejauh mana kewajiban tersebut telah dilaksanakan, di mana letak kesenjangan dan akar masalahnya, serta seberapa besar risiko yang ditimbulkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bambang menyebut setidaknya terdapat tiga fungsi utama audit hukum, yaitu fungsi diagnostik untuk menemukan kelemahan dan risiko hukum, fungsi pencegahan untuk memberikan peringatan dini sebelum risiko berkembang menjadi pelanggaran atau sengketa, serta fungsi perbaikan untuk mendorong organisasi membangun sistem, prosedur, dan budaya kerja yang lebih patuh hukum.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan audit hukum tidak berhenti pada laporan yang dihasilkan. Menurutnya, nilai utama audit justru terlihat dari perubahan yang dilakukan setelah rekomendasi disampaikan kepada pihak yang diaudit.
“Nilai audit hukum tidak berhenti pada laporan semata-mata, tetapi terletak pada perubahan yang terjadi setelah rekomendasi disampaikan oleh para auditor hukum,” katanya.
Dalam menjalankan profesinya, Bambang menilai auditor hukum perlu berpegang pada empat standar utama, yakni integritas dan independensi, metode yang dapat dipertanggungjawabkan, pendekatan berbasis risiko dan konteks, serta rekomendasi yang operasional dan dapat ditindaklanjuti.
Selain itu, perkembangan teknologi dan penggunaan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) juga dinilai menuntut auditor hukum memiliki literasi baru. Menurut Bambang, auditor tidak harus menjadi ahli teknis di seluruh bidang teknologi, tetapi harus mampu memahami risiko yang muncul dari penggunaan teknologi.
“Perkembangan teknologi juga menuntut kompetensi yang baru. Auditor hukum dengan demikian tidak harus menjadi ahli teknis di semua bidang, tapi harus memiliki literasi yang cukup untuk bisa mengenali risiko-risiko, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat pada saat melakukan audit, menilai tata kelola, dan berkolaborasi dengan ahli lain jika itu diperlukan,” tuturnya.
Bambang juga mengingatkan bahwa sertifikasi bukanlah akhir dari perjalanan profesional seorang auditor hukum. Sertifikat merupakan bentuk pengakuan kompetensi pada satu tahap, sedangkan profesionalisme harus terus dibuktikan melalui kualitas pekerjaan, etika, kedisiplinan memperbarui pengetahuan, serta keberanian menjaga objektivitas.
Ia menegaskan, auditor hukum yang dibutuhkan bukan sekadar pihak yang mencari kesalahan, melainkan mitra strategis yang dapat membantu organisasi mengambil keputusan secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
“Peran auditor hukum pada akhirnya bukan sekadar mencari kesalahan. Auditor hukum harus menjadi mitra strategis yang membantu organisasi atau auditi dalam mengambil keputusan secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Bambang berharap para peserta dapat memanfaatkan pelatihan tidak hanya untuk memahami teknik audit, tetapi juga membangun pola pikir yang berangkat dari bukti, mampu melihat hubungan antara norma dan risiko, kritis terhadap proses, serta objektif dalam menarik kesimpulan.
“Auditor hukum yang kita perlukan adalah auditor yang tegas, tanpa kehilangan kehati-hatian, independen tanpa kehilangan kemampuan berkolaborasi, dan juga kritis sekaligus solutif terhadap organisasi,” pungkas Bambang.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Justitia Training Center dan Perkumpulan Auditor Hukum Nasional atas konsistensinya dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, organisasi profesi, lembaga pelatihan, perguruan tinggi, dan dunia usaha diperlukan untuk membangun ekosistem kepatuhan hukum yang kuat.
Pada akhirnya, audit hukum diharapkan tidak berhenti sebagai proses pemeriksaan, tetapi mampu menghasilkan organisasi yang lebih tertib, keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, pelayanan yang lebih melindungi masyarakat, serta kepatuhan hukum yang berkelanjutan.
Adapun narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini merupakan orang-orang hebat yang ahli di bidangnya, diantaranya,
- Prof. Hikmahanto Juwana., S.H., LL.M., Ph.D.
- Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.
- Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., M.Mgt.
- Dr. Widodo, S.H., M.H.
- Dr. Hendra Kurnia Putra, S.H., M.H.
- Dr. Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.
- Dr. Alfin Sulaiman, S.H., M.H.
- I Made Andhika Darma Perkasa, S.E., S.H., M.Kn., CLA.
- Ojak Situmeang, S.H., M.H., CLA., CLi., CTLC., CMLC., C.Med.
- Bambang Iriana Djajatmadja, S.H., LL.M.
Informasi mengenai Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Auditor Hukum selanjutnya dapat menghubungi 08119951492 (Ikbal) atau 081112540305 (Zahra).
