Mediajustitia.com – Justitia Training Center kembali menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Angkatan LXVI (ke-66), bersamaan dengan Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Kesehatan Angkatan VI. Kegiatan yang berlangsung pada 21–26 Juli 2026 ini menjadi bagian dari komitmen Justitia Training Center dalam mencetak mediator profesional yang memiliki kompetensi terstandar, baik untuk penyelesaian sengketa umum maupun sengketa di sektor kesehatan.
Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., mengatakan bahwa peran mediator tidak hanya sebatas mempertemukan pihak yang bersengketa, tetapi juga membantu para pihak membangun komunikasi hingga menemukan solusi yang dapat diterima bersama.
“Mediasi bukan hanya soal mempertemukan dua pihak yang sedang berselisih. Seorang mediator harus mampu membantu para pihak melihat persoalan secara lebih jernih, membuka ruang komunikasi, serta mendorong lahirnya solusi yang dapat diterima bersama. Karena itu, menjadi mediator membutuhkan lebih dari sekadar pemahaman terhadap aturan,” ujar Andriansyah.
Menurutnya, kebutuhan mediator yang kompeten juga semakin penting di sektor kesehatan. Sengketa antara pasien, tenaga kesehatan, maupun fasilitas pelayanan kesehatan memerlukan pendekatan yang tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga karakteristik hubungan medis.
Ia menjelaskan bahwa seluruh materi pelatihan disusun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Selain memperoleh pembekalan teori, peserta juga akan mengikuti simulasi dan praktik mediasi sebagai bekal menghadapi situasi nyata.
“Kami berharap peserta tidak hanya berfokus pada teori. Justru melalui simulasi dan praktik mediasi, peserta dapat menguji pemahaman sekaligus melatih keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan proses mediasi. Menjadi mediator bukan hanya mengetahui tahapan mediasi, tetapi juga mampu menjalankan setiap tahapannya dengan baik,” jelasnya.
Pada akhir pelatihan, seluruh peserta akan mengikuti dual certification, yakni sertifikasi mediator yang terakreditasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sekaligus sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Andriansyah juga mengungkapkan bahwa alumni Justitia Training Center telah banyak berkontribusi dalam pengembangan mediasi di Indonesia, khususnya di lingkungan pengadilan.
“Alumni Justitia menjadi motor penggerak mediasi di berbagai pengadilan negeri di Indonesia, khususnya di Jakarta. Bahkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sembilan dari sepuluh mediator terbaik merupakan alumni Justitia. Kami berharap peserta angkatan ini juga dapat menjadi mediator-mediator terbaik yang berkontribusi bagi pengembangan mediasi di Indonesia,” ungkapnya.
Adapun Pelatihan Mediator Kesehatan Angkatan VI diselenggarakan bekerja sama dengan Perkumpulan Profesional Hukum dan Kesehatan Juris Indonesia (PPHKJI) serta LSP Hukum Kesehatan Indonesia, sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan mediator yang memiliki keahlian khusus dalam menangani sengketa medis dan pelayanan kesehatan. Ketua LSP Hukum Kesehatan Indonesia, Rian Ahmad, S.H., M.H., menegaskan bahwa penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Kesehatan merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Kesehatan, yang mengedepankan penyelesaian sengketa medis melalui alternatif penyelesaian sengketa, khususnya mediasi.
“Undang-Undang Kesehatan yang baru mengamanatkan bahwa sengketa medis dan sengketa kesehatan terlebih dahulu diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, dan pintu utamanya adalah mediasi. Karena itu, kebutuhan akan mediator kesehatan yang tersertifikasi dan kompeten menjadi sangat mendesak,” katanya.
Menurut Rian, tingginya jumlah sengketa medis berdasarkan data Majelis Disiplin Profesi dan Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak mediator sektor kesehatan yang memiliki kompetensi khusus.
“Pelatihan dan sertifikasi ini menjadi langkah yang sangat penting untuk menjawab kebutuhan tersebut, sekaligus meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa di sektor kesehatan,” ujarnya.
Melalui pelatihan ini, peserta memperoleh pembekalan komprehensif mengenai teori, teknik komunikasi, simulasi, hingga praktik mediasi sesuai standar Mahkamah Agung. Di akhir kegiatan, seluruh peserta akan mengikuti uji kompetensi sebagai bagian dari proses sertifikasi.
Informasi mengenai Pelatihan dan Sertifikasi Mediator dan Mediator Kesehatan selanjutnya dapat menghubungi 08111282112 (Herfi), 081119727372 (Rafly), dan 081190006143 (Tami).