Mediajustitia.com – Justitia Training Center kembali menyelenggarakan Hybrid Class Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Angkatan XXXVII pada 23 – 26 September 2026. Kegiatan yang diikuti 32 peserta ini berlangsung secara hybrid mulai pukul 08.00 hingga 18.00 WIB sebagai upaya memperkuat kompetensi praktisi dalam menghadapi dinamika regulasi dan perubahan dunia kerja di era digital.
Direktur Pelatihan dan Sertifikasi Justitia Training Center, Dr. (c). Dhea Yulia Maharani, S.H., M.H., CCD., C.Med., ACIArb., mengatakan perkembangan teknologi, digitalisasi proses bisnis, perubahan pola kerja, serta munculnya berbagai bentuk hubungan kerja baru telah menghadirkan tantangan yang semakin kompleks bagi perusahaan, khususnya dalam aspek hukum.
Menurut Dhea, perubahan tersebut tidak hanya menuntut perusahaan untuk melakukan penyesuaian secara operasional, tetapi juga memastikan setiap kebijakan yang diterapkan tetap memiliki dasar hukum dan mampu memberikan perlindungan serta kepastian bagi para pihak.
“Dunia kerja saat ini mengalami perubahan yang begitu cepat. Perkembangan teknologi, digitalisasi proses bisnis, perubahan pola kerja serta munculnya berbagai bentuk hubungan kerja baru telah menghadirkan tantangan tersendiri bagi perusahaan termasuk dalam aspek hukum,” ujar Dhea.
Ia menilai kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan yang perlu dijawab oleh praktisi hukum perusahaan dan hubungan industrial, mulai dari bagaimana perusahaan merespons pola kerja baru, bagaimana mengatur hak dan kewajiban pekerja di lingkungan yang semakin terdigitalisasi, hingga bagaimana memastikan kebijakan perusahaan tetap relevan dengan perkembangan zaman.
“Perubahan tersebut tidak hanya menuntut perusahaan untuk beradaptasi secara operasional namun juga menghadirkan pertanyaan-pertanyaan hukum yang semakin kompleks,” katanya.
Dhea menegaskan, praktisi hukum perusahaan dan hubungan industrial memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan organisasi dengan perkembangan hukum ketenagakerjaan.
Karena itu, menurutnya, penguasaan terhadap hukum tidak dapat berhenti pada pemahaman regulasi semata. Praktisi juga harus memiliki kemampuan membaca perubahan, memahami kebutuhan organisasi, serta menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang tepat.
“Dalam konteks tersebut, praktisi hukum perusahaan dan hubungan industrial memiliki peran yang semakin strategis. Penguasaan hukum perlu disertai juga kemampuan membaca perubahan, memahami kebutuhan organisasi, dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang tepat,” jelas Dhea.
Melalui pelatihan tersebut, ia berharap peserta dapat memperluas wawasan sekaligus memperkuat kemampuan dalam menganalisis berbagai persoalan hukum perusahaan dan hubungan industrial yang semakin beragam.
Dhea juga menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan tidak hanya berfokus pada pembelajaran, tetapi dilanjutkan dengan uji sertifikasi sebagai bentuk pengukuran kompetensi peserta.
Uji sertifikasi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Peserta yang dinyatakan memenuhi standar kompetensi akan memperoleh sertifikat kompetensi sebagai bagian dari pengakuan profesional.
“Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Bapak-Ibu akan mengikuti juga kegiatan uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Justitia yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, dan nantinya akan memperoleh sertifikat kompetensi,” tutur Dhea.
Ia menambahkan, sertifikat kompetensi yang diterbitkan BNSP saat ini telah menggunakan format elektronik atau e-certificate sehingga peserta tidak lagi menerima sertifikat dalam bentuk fisik.
“Perlu juga kami informasikan saat ini sertifikat kompetensi sudah dalam bentuk e-certificate. Jadi nanti sertifikat yang dikeluarkan BNSP ini tidak lagi dalam bentuk fisik atau hard file, nanti Bapak-Ibu akan mendapatkan dalam bentuk e-certificate,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Drs. Anwar Sanusi, MPA., Ph.D., yang hadir sebagai keynote speaker sekaligus membuka kegiatan, menyoroti sejumlah tantangan utama hubungan industrial di tengah perubahan dunia kerja.
Prof. Drs. Anwar menyebut tantangan tersebut antara lain perkembangan regulasi, persoalan upah dan kesejahteraan, kesetaraan dan diskriminasi, hubungan antara pekerja dan perusahaan, serta transformasi digital dan otomatisasi.
Menurutnya, digitalisasi dan kecerdasan artifisial (AI) telah mengubah jenis pekerjaan, cara bekerja, kebutuhan kompetensi, hingga pola hubungan kerja. Kondisi tersebut membuat peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi kebutuhan penting.
“Digitalisasi dan AI ini telah mengubah jenis pekerjaan, cara pekerja, kebutuhan kompetensi, dan juga pola hubungan kerja,” ujar Prof. Drs. Anwar.
Ia menekankan pentingnya reskilling dan upskilling agar pekerja dapat mengikuti perkembangan teknologi yang berlangsung cepat sekaligus mencegah adanya kelompok pekerja yang tertinggal dalam proses transformasi digital.
“Reskilling dan upskilling ini ada sesuatu yang saat ini sedang kita dorong untuk bisa kita laksanakan. Sehingga betul-betul manakala pertumbuhan teknologi yang begitu cepat ini dari sisi sektor ketenagakerjaan kita tidak tertinggal jauh,” jelasnya.
Prof. Drs. Anwar juga menyoroti pentingnya membangun hubungan industrial yang lebih transformatif. Menurutnya, relasi antara pekerja dan pengusaha perlu diarahkan pada terciptanya visi bersama sehingga persoalan dapat diselesaikan melalui dialog konstruktif.
“Kami adalah yang saat ini menjadi tantangan kami adalah bagaimana kita menerapkan hubungan industrial transformatif,” katanya.
Ia menambahkan, dinamika hubungan industrial juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, perubahan struktur industri, hilirisasi, serta dinamika global yang dapat berdampak terhadap daya tawar pekerja dan kemampuan perusahaan mempertahankan tenaga kerja.
Di sisi regulasi, Prof. Drs. Anwar turut menyinggung pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang tengah diproses pemerintah bersama DPR RI. Ia mengatakan regulasi baru diperlukan untuk merespons perkembangan dunia kerja sekaligus mengisi ruang-ruang pengaturan yang muncul akibat perubahan lingkungan ketenagakerjaan.
“Ini adalah merupakan sebuah Undang-Undang yang kita tentunya buat sebagai respon terhadap perkembangan kekinian dan yang akan datang untuk isu-isu ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah isu yang menjadi perhatian dalam RUU tersebut, antara lain upah, tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), outsourcing, cuti, PHK, hingga regulasi platform.
Melalui pelatihan ini, Justitia Training Center berharap peserta tidak hanya memiliki pemahaman terhadap regulasi, tetapi juga mampu menerapkan kompetensi tersebut dalam menghadapi persoalan hukum perusahaan dan hubungan industrial yang terus berkembang.
Dhea berharap seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan baik dan membawa manfaat yang dapat diterapkan dalam lingkungan kerja masing-masing.
“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan memperkuat kompetensi Bapak-Ibu dalam menghadapi dinamika hukum ketenagakerjaan,” tutup Dhea.
Adapun narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini merupakan orang-orang hebat yang ahli di bidangnya, diantaranya,
- Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA.,M.Mgt.
- Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
- Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I
- Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
- Prof. Dr. M Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.
- Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.
- Drs. Jack Alenzo, M.M., M.H.
- Dr. Ir. E Enny Kristiani, M.Sc.
Informasi mengenai Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial selanjutnya dapat menghubungi 08119942112 (Friza) atau 081119770364 (Alfi).