Mediajustitia.com – Justitia Training Center bekerja sama dengan Perkumpulan Konsultan Hukum Perpajakan dan Kepabeanan Indonesia (PKHPKI) kembali menyelenggarakan Hybrid Class Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Perpajakan Angkatan XLIII pada 14–18 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00–18.00 WIB ini selenggarakan secara luring dan daring sebagai upaya meningkatkan kompetensi profesional di bidang hukum perpajakan.
Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., menyampaikan bahwa keikutsertaan peserta dari berbagai latar belakang profesional menunjukkan besarnya minat untuk memperdalam pemahaman mengenai hukum perpajakan. Peserta berasal dari kalangan akademisi, praktisi, perusahaan, firma hukum, hingga instansi pemerintah.
Dalam sambutannya, Andriansyah menyoroti peran pajak yang tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga instrumen untuk mengarahkan kegiatan ekonomi. Melalui berbagai kebijakan insentif, pemerintah berupaya mendorong investasi, memperkuat hilirisasi industri, serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan.
Namun, menurutnya, pemberian insentif perpajakan perlu disertai evaluasi untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian sekaligus menjaga keadilan bagi wajib pajak.
Ia menjelaskan bahwa dalam perspektif tax expenditure theory, insentif seperti tax holiday, tax allowance, dan super deduction pada dasarnya merupakan penerimaan negara yang dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, efektivitas insentif tidak cukup diukur dari kemampuannya menarik investasi, tetapi juga dari akuntabilitas dan manfaat yang dihasilkan.
“Insentif tidak cukup dinilai dari kemampuannya menarik investasi, tapi juga perlu dievaluasi berdasarkan efektivitas, akuntabilitas, dan manfaat yang dihasilkan,” jelas Andriansyah dalam sambutannya, Rabu (14/10/2026).
Lebih lanjut, Andriansyah mengaitkan persoalan tersebut dengan prinsip netralitas pajak, yakni pentingnya kebijakan perpajakan agar tidak menimbulkan distorsi atau perlakuan yang tidak proporsional di antara pelaku usaha.
Ia mencontohkan kondisi ketika dua perusahaan menjalankan kegiatan usaha serupa, tetapi hanya salah satunya yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh insentif perpajakan. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar objektif pemberian fasilitas, proporsionalitas perlakuan, serta efektivitas insentif dalam mencapai tujuan kebijakan.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa konsultan hukum perpajakan perlu memiliki kemampuan analisis yang komprehensif, bukan sekadar memahami ketentuan dan membantu wajib pajak memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
“Konsultan tidak hanya mampu membantu wajib pajak dalam memanfaatkan fasilitas perpajakan yang tersedia, tapi juga harus menilai persyaratan, memahami konsekuensi hukum, mengidentifikasi risiko, serta memastikan bahwa pemanfaatan insentif dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Andriansyah menegaskan bahwa kompetensi konsultan hukum perpajakan membutuhkan perpaduan antara pemahaman hukum, ketajaman analisis, dan kepekaan terhadap arah kebijakan perpajakan. Dengan kemampuan tersebut, konsultan diharapkan dapat memberikan pendampingan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan wajib pajak dan tujuan kebijakan pemerintah.
Dalam pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai berbagai ketentuan perpajakan sekaligus mengembangkan kemampuan untuk menganalisis persoalan hukum secara kritis dan merumuskan solusi yang tepat bagi wajib pajak.
Pelaksanaan secara hybrid juga memberikan fleksibilitas kepada peserta untuk mengikuti pembelajaran secara langsung maupun daring. Andriansyah berharap metode tersebut tetap membuka ruang diskusi dan pertukaran pengalaman sehingga materi yang disampaikan dapat dikaitkan dengan tantangan nyata dalam praktik profesional.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, peserta akan mengikuti ujian brevet dan uji sertifikasi kompetensi melalui LSP Justitia. Ujian dan sertifikasi tersebut diharapkan menjadi sarana pengukuran kompetensi sekaligus mendukung pengembangan profesional peserta di bidang hukum perpajakan.
Selain itu, Justitia Training Center juga berkomitmen membantu peserta yang telah memenuhi persyaratan dalam proses pendaftaran sebagai konsultan hukum atau kuasa hukum di Pengadilan Pajak. Pendampingan tersebut diberikan tanpa biaya tambahan untuk membantu peserta melanjutkan pengembangan kompetensi hingga memasuki praktik profesional.
Andriansyah mengingatkan bahwa peserta tetap perlu mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan, termasuk kewajiban perpajakan pribadi, sebagai bagian dari proses menuju profesi kuasa hukum Pengadilan Pajak.
Ia berharap pelatihan ini tidak berhenti pada pencapaian sertifikasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pengembangan karier peserta serta meningkatkan kualitas pendampingan hukum perpajakan di Indonesia.
“Semoga kegiatan ini memperkuat kapasitas Bapak dan Ibu untuk menjadi konsultan hukum perpajakan yang kompeten, profesional, dan berintegritas, serta mampu menjembatani kepentingan wajib pajak dengan tujuan kebijakan perpajakan yang adil dan berkelanjutan,” tuturnya.
Adapun narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini merupakan orang-orang hebat yang ahli di bidangnya, diantaranya,
- Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M.,Ph.D.
- Dr. Wishnoe Saleh Thaib, S.H., M.H., M.Sc., Ak., CA.
- Dr. Ikhwan Ashadi, S.E.,S.H., M.M., M.Ak., M.H.,M.Kn., Ak., CA., CPA.,ASEAN CPA., CFI.,CACP., BKP.
- Dr. Januardo S.P Sihombing S.H., M.H., M.A., BKP.
- Dr. Albert Richi Aruan, S.H., LL.M., M.Kn., CTA.
- Ichwan Sukardi, S.H., LL.M., M.M., BKP.
- Muhammad Mansur, Ak., BKP., CPA.
Melalui Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Perpajakan Angkatan XLIII, Justitia Training Center berharap dapat terus berkontribusi dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman hukum perpajakan secara komprehensif, mampu mengidentifikasi risiko, serta memberikan solusi profesional di tengah dinamika regulasi dan kebijakan perpajakan.
Informasi mengenai Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Perpajakan selanjutnya dapat menghubungi 08119532112 (Ika) atau 081190050076 (lilis).
