Mediajustitia.com – Justitia Training Center kembali menyelenggarakan Hybrid Class Pelatihan dan Sertifikasi Pejabat/Pengelola Pelindungan Data Pribadi (Data Protection Officer/DPO) Angkatan VII yang diikuti 51 peserta. Kegiatan yang berlangsung pada 16 – 20 September 2026 ini dilaksanakan secara hybrid sebagai upaya memperkuat kompetensi profesional dalam pengelolaan dan pelindungan data pribadi di berbagai sektor.
Pelatihan tersebut hadir di tengah semakin luasnya pemrosesan data pribadi oleh organisasi, baik data pegawai, pelanggan, mitra maupun masyarakat. Kondisi tersebut membuat pengelolaan data pribadi tidak lagi menjadi persoalan teknis semata, tetapi juga membutuhkan pemahaman terhadap aspek hukum dan tata kelola.
Dalam sambutannya, Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., mengatakan hampir setiap organisasi saat ini memiliki aktivitas pemrosesan data pribadi sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu memastikan pengelolaannya dilakukan secara tepat, aman, dan sesuai ketentuan hukum.
“Data pribadi bukan lagi persoalan teknis. Hampir setiap organisasi itu memproses data pribadi, baik data pegawai, pelanggan, mitra ataupun masyarakat. Karena itu dibutuhkan pengelola yang mampu memastikan pemeriksaan dilakukan secara tepat, aman dan sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Andriansyah.
Ia mencontohkan sektor perbankan, telekomunikasi, perusahaan listrik hingga fasilitas kesehatan yang dalam menjalankan aktivitasnya memproses berbagai jenis data masyarakat. Menurutnya, semakin luas penggunaan data pribadi membuat aspek pelindungan perlu menjadi perhatian sejak proses pengumpulan hingga pengelolaannya.
Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), kata Andriansyah, semakin menegaskan pentingnya tata kelola data pribadi yang dilakukan secara bertanggung jawab.
Dalam praktiknya, pejabat atau pengelola pelindungan data pribadi tidak cukup hanya memahami regulasi. Mereka juga dituntut mampu menerapkan ketentuan tersebut dalam berbagai proses, mulai dari pemetaan dan pemeriksaan data, pemenuhan hak subjek data, pengelolaan risiko, penyusunan kebijakan, hingga penanganan insiden pelindungan data pribadi.
“Pejabat atau pengelola pelindungan data pribadi tidak hanya memahami regulasi, tapi juga mampu menerapkan dalam praktik mulai dari pemetaan dan pemeriksaan data, pemenuhan hak subjek data, pengelolaan risiko, penyusunan kebijakan hingga penanganan insiden pelindungan data pribadi,” katanya.
Untuk mendukung kemampuan tersebut, pelatihan dirancang dengan pembahasan mengenai kerangka hukum dan prinsip pelindungan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, tata kelola dan keamanan data, pengelolaan risiko, hingga penanganan insiden. Materi juga dilengkapi pembahasan kasus dan simulasi agar dapat diterapkan dalam praktik organisasi.
Andriansyah menekankan bahwa kompetensi DPO membutuhkan perpaduan antara pemahaman hukum dan teknologi informasi. Hal tersebut sejalan dengan karakter pengelolaan data pribadi yang berada di antara aspek regulasi dan teknis.
“Kalau di SKKNI ini tidak hanya hukum, tidak hanya teknik telekomunikasi, tapi ini gabungan keduanya. Jadi orang hukum saja tidak cukup, orang yang memahami teknologi informasi juga tidak cukup. Ini adalah gabungan keduanya,” jelasnya.
Ia juga mengatakan Justitia Training Center menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, praktisi, regulator, hingga pihak yang terlibat dalam pembentukan regulasi pelindungan data pribadi. Pendekatan tersebut diharapkan memberikan perspektif yang lebih beragam kepada peserta.
“Ciri khas Justitia itu kita tidak menghadirkan hanya akademisi, kita tidak menghadirkan hanya praktisi, kita tidak menghadirkan hanya dari regulator, kita kawinkan semua,” ujarnya.
Menurutnya, keberagaman latar belakang narasumber memungkinkan peserta memperoleh berbagai sudut pandang mengenai penerapan pelindungan data pribadi, sekaligus memperbarui pemahaman bagi peserta yang telah memiliki pengalaman di bidang tersebut.
Setelah mengikuti rangkaian pembekalan, peserta akan menjalani uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh LSP Justitia yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi tersebut menjadi sarana pengukuran kompetensi sekaligus pengakuan profesional atas kemampuan peserta dalam menjalankan fungsi pengelolaan pelindungan data pribadi.
Andriansyah berharap seluruh rangkaian pelatihan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan peserta dalam membangun tata kelola data pribadi yang aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
“Semoga kegiatan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam membangun tata kelola yang aman, bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum,” pungkasnya.
Adapun narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini merupakan orang-orang hebat yang ahli di bidangnya, diantaranya,
- Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
- Prof. Dr. Sinta Dewi, S.H., LL.M.
- Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I.
- Josua Sitompul, S.H., M.M., Ph.D., C.Med., CLA.
- Harzy Randhani Irdham, S.H., LL.M., AIGP., CIPP/E., CIPM., CIPT., FIP.
- Eryk Budi Pratama, M.M., M.Kom., CIPM., CIPP/E.,FIP., CDPO., CCSK., CEH.,CSX-F., CNSS.
- Tuaman Manurung, S.H., M.H., CLA., C.Med.
- Melia Prabangasta Yustisia, S.H., M.H.
Informasi mengenai Pelatihan dan Sertifikasi Pejabat/Pengelola Pelindungan Data Pribadi selanjutnya dapat menghubungi 081190006145 (Dhani) 081190071578 (Hana).