Mediajustitia.com – Justitia Training Center kembali menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Pencegahan Fraud dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Angkatan III pada 7–11 Oktober 2026. Kegiatan yang diikuti 20 peserta tersebut berlangsung pukul 08.00–16.30 WIB sebagai bagian dari upaya memperkuat kompetensi profesional dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani fraud serta tindak pidana korupsi.
Dalam sambutannya, Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., menegaskan bahwa persoalan fraud dan korupsi terus berkembang seiring semakin kompleksnya aktivitas organisasi, transaksi bisnis, pengelolaan keuangan, serta hubungan antara sektor publik dan swasta.
Menurutnya, fraud dan korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga dapat mengganggu tata kelola, merusak reputasi, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap organisasi.
“Persoalan fraud dan korupsi merupakan tantangan yang terus berkembang seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas organisasi, transaksi bisnis, pengelolaan keuangan, serta hubungan antara sektor publik dan swasta. Persoalan ini tidak hanya berdampak pada kerugian secara material, tapi juga mengganggu tata kelola, merusak reputasi dan menurunkan kepercayaan publik,” ujarnya.
Andriansyah menilai pencegahan fraud dan korupsi tidak dapat hanya dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk mencegah, mengenali, memeriksa, menganalisis, hingga menangani berbagai bentuk penyimpangan secara profesional.
Ia menjelaskan, melalui program tersebut peserta mendapatkan kesempatan mengikuti skema Certified Fraud Examiner (CFE) maupun Certified Corruption Handling Practitioner (CCHP) sesuai bidang yang diminati. Kedua skema sertifikasi kompetensi tersebut dilaksanakan dengan lisensi BNSP melalui LSP Justitia.
“Kami berharap sertifikasi ini tidak sekadar menjadi bukti telah mengikuti suatu program, tapi juga pengakuan atas kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menjalankan peran profesional,” katanya.
Andriansyah menambahkan, tujuan utama program bukan hanya mencetak individu yang memahami fraud dan korupsi, tetapi juga membentuk profesional yang mampu mengambil peran dalam mencegah kerugian, mendeteksi penyimpangan, memperkuat pengendalian, serta menjaga integritas organisasi.
“Pada akhirnya, yang ingin kita bangun bukan hanya individu yang memahami fraud dan korupsi, tapi juga profesional yang mampu mengambil peran dalam mencegah kerugian, mendeteksi penyimpangan, memperkuat pengendalian, serta menjaga integritas organisasi,” tuturnya.
Sementara itu, Prof. Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum., selaku Keynote Speaker sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, menekankan bahwa program pencegahan fraud perlu dikembangkan lebih jauh di lingkungan masing-masing peserta. Menurutnya, sertifikasi seharusnya tidak berhenti sebagai pengakuan kompetensi individu, tetapi turut mendorong perubahan secara kelembagaan.
“Bukan hanya sertifikasi yang diperoleh, tapi kita harus mentransformasi secara kelembagaan, membuat sistem anti-fraud di instansi kita masing-masing, di organisasi kita masing-masing,” tegas Prof. Rudi.
Ia menjelaskan, fraud dapat menjadi pintu awal terjadinya tindak pidana korupsi, terutama ketika terdapat manipulasi data, laporan, maupun dokumen yang kemudian menimbulkan kerugian bagi organisasi dan mengikis kepercayaan publik.
“Pada awalnya, tindak pidana korupsi itu pasti diawali dengan fraud, manipulasi, baik data maupun laporan-laporan dokumen yang berdampak pada bukan hanya kerugian organisasi dari segi material, tapi juga berdampak pada kepercayaan kepada organisasi kita atau kepada kelembagaan kita,” jelasnya.
Selain pencegahan, Prof. Rudi juga menekankan pentingnya setiap organisasi memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi. Menurutnya, tata kelola tersebut diperlukan agar organisasi memiliki pedoman yang jelas ketika menemukan indikasi penyimpangan.
Lebih lanjut, Prof. Rudi mendorong peserta untuk tidak hanya meningkatkan kompetensi pribadi, tetapi juga membawa perubahan di lingkungan kerja masing-masing. Ia menilai peserta yang telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi harus mampu menjadi agen perubahan dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan akuntabel.
“Mulai hari ini Bapak-Ibu sekalian harus menjadi agen perubahan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap organisasi. Sehingga melalui kompetensi atau sertifikasi ini menjadi pembeda bagi yang lain bahwa kita menjadi pribadi yang punya karakter agen perubahan yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan bahkan bagi Indonesia,” ujarnya.
Menurut Prof. Rudi, integritas juga perlu dibangun secara kolektif melalui budaya dan sistem kerja di dalam organisasi. Dengan demikian, peningkatan kompetensi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat memperkuat kualitas pelayanan dan tata kelola kelembagaan.
“Di dalam pelatihan ini kita harus membentuk semacam integritas, bukan hanya pribadi, tapi integritas komunal, kelembagaan, sehingga membentuk budaya kerja yang saling bertautan. Muara akhirnya adalah menjadikan Indonesia yang berintegritas dan berakuntabilitas,” katanya.
Adapun narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini merupakan orang-orang hebat yang ahli di bidangnya, diantaranya,
- Prof. Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum.
- Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
- Mayor Jenderal (Purn) Dr. Gamal Haryo Putro, S.I.P., M.Hum., M.S.S.
- Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.
- Dwi Amalia Sari, S.E., MBA., MFA., Ph.D., CFE., CA., Ak.
- Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.
- Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.
- Ditho H.F. Sitompoel, S.H., LL.M.
- Pahrur Roji Dalimunthe, S.H., CCPA., ACIArb.
- Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIarb.
Informasi mengenai Pelatihan dan Sertifikasi Pencegahan Fraud dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya dapat menghubungi 081190006145 (Dhani) atau 081190083527 (Hana)