Mediajustitia.com – Justitia Training Center menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Mediator bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada 12–16 Oktober 2026. Kegiatan yang diikuti 66 peserta ini berlangsung setiap hari pukul 08.00–20.30 WIB sebagai upaya memperkuat kompetensi mediator, khususnya dalam mendukung penyelesaian sengketa secara profesional dan efektif.
Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang mediasi. Melalui pembekalan materi dan praktik, peserta diharapkan mampu memahami proses mediasi serta menerapkan keterampilan penyelesaian sengketa sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., menekankan bahwa mediasi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga membutuhkan kemampuan memahami persoalan, mendengarkan kepentingan para pihak, dan membangun kesepakatan.
“Mediasi bukan hanya tentang bagaimana menyelesaikan suatu masalah, tetapi juga bagaimana memahami persoalan, mendengarkan kepentingan para pihak, dan membantu mereka menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Karena itu, pengembangan kompetensi mediator perlu didukung dengan pembekalan dan praktik yang memadai agar kemampuan tersebut dapat diterapkan secara profesional,” ujar Andriansyah.
Sementara itu, Pembina Justitia Training Center, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., menekankan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Menurutnya, sertifikasi tidak cukup hanya menjadi pengakuan formal, tetapi harus mencerminkan kemampuan nyata seseorang dalam menjalankan profesinya.
“Kalau Bapak-Ibu nanti dinyatakan kompeten, mohon Bapak-Ibu menjaga integritas,” tegasnya.
Prof. Hikmahanto menjelaskan bahwa asesor memiliki peran strategis dalam memastikan seseorang benar-benar memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, proses penilaian harus dilaksanakan secara bertanggung jawab tanpa dipengaruhi kepentingan di luar standar yang telah ditetapkan.
Ia juga menyoroti pentingnya sertifikasi kompetensi dalam menghadapi persaingan tenaga kerja yang semakin luas, termasuk di kawasan ASEAN. Menurutnya, pengakuan atas keterampilan profesional perlu didukung bukti kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Sertifikasi ini yang nantinya dikeluarkan BNSP itu penting untuk sumber daya manusia Indonesia bisa berkompetisi dengan sumber daya manusia dari negara-negara lain dari ASEAN,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, S.Sos., M.AP., menyampaikan bahwa sertifikasi kompetensi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mendukung produktivitas. Ia menilai, kompetensi yang terukur dapat membantu memastikan bahwa seseorang memiliki kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.
Timur juga menekankan bahwa sertifikasi harus memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi individu yang mengikuti proses penilaian, tetapi juga bagi institusi dan masyarakat. Menurutnya, peningkatan kompetensi perlu diikuti dengan penerapan kemampuan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada publik.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya menjaga profesionalitas dalam proses asesmen. Asesor harus menjalankan kewenangannya sesuai prosedur dan kode etik, termasuk memberikan penilaian berdasarkan kemampuan peserta yang sesungguhnya.
“Yang penting Bapak dan Ibu dapat memahami dengan utuh prinsip, metode, perangkat asesmen berbasis kompetensi, juga meningkatkan kesiapan dari institusi ini dan tentunya juga bisa kontribusi langsung,” ujarnya.
Melalui penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Mediator bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Justitia Training Center berharap para peserta dapat meningkatkan kompetensi dalam menangani konflik dan memfasilitasi penyelesaian sengketa secara konstruktif. Program ini diharapkan turut mendukung penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan serta memperluas penerapan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang profesional dan berorientasi pada solusi.
