Mediajustitia.com – Justitia Training Center bekerja sama dengan Ikatan Likuidator Nasional menyelenggarakan Hybrid Class Pelatihan dan Sertifikasi Likuidator Angkatan IX pada 28 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan yang diikuti 32 peserta ini menjadi upaya memperkuat kompetensi dan profesionalisme likuidator dalam menangani proses pembubaran perseroan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.
Presiden Direktur Justitia Training Center Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., dalam sambutannya menegaskan bahwa proses likuidasi bukan sekadar penghentian kegiatan usaha dan penyelesaian administrasi perusahaan. Proses tersebut melibatkan pemberesan aset, penyelesaian kewajiban kepada kreditor, serta pemenuhan hak berbagai pihak yang berkepentingan.
Menurut Andriansyah, setiap keputusan dalam proses likuidasi harus dilakukan secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan. Likuidator tidak hanya dituntut memahami aspek administratif, tetapi juga harus mampu menjalankan tugas pemberesan dengan memperhatikan konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan.
“Likuidator bukan sekadar pihak yang menyelesaikan urusan administratif perusahaan, melainkan pihak yang menjalankan tugas pemberesan dengan tanggung jawab hukum terhadap proses yang dilaksanakannya,” ujar Andriansyah.
Ia menjelaskan, kebutuhan terhadap likuidator profesional semakin terbuka seiring dengan adanya kebijakan penataan korporasi nonaktif dan peluang likuidasi dari berbagai aksi korporasi. Andriansyah juga menyinggung Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38 Tahun 2024 yang disebutnya berkaitan dengan kewajiban sertifikasi likuidator, serta peluang yang muncul dari rencana penataan dan restrukturisasi badan usaha.
Karena itu, ia berharap peserta tidak hanya menjadikan pelatihan sebagai sarana memperoleh sertifikat, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mengukur kesiapan dan meningkatkan kemampuan dalam menjalankan profesi secara profesional.
“Harapan kami, Bapak-Ibu dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai dasar hukum, tugas dan kewenangan, serta tahapan pelaksanaan likuidasi. Proses ini tidak dipandang semata-mata sebagai tahapan untuk memperoleh sertifikat saja, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mengukur kesiapan dan kemampuan dalam menjalankan profesi likuidator secara profesional,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Badan Usaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia Dr. Andi Taletting Langi Salahuddin, S.H., SIP., M.Phil., M.Si., yang hadir sebagai keynote speaker sekaligus membuka kegiatan, mengapresiasi Justitia Training Center dan Ikatan Likuidator Nasional atas kontribusinya dalam mengembangkan kompetensi profesi likuidator di Indonesia.
Dalam sambutannya, Andi menekankan bahwa tata kelola korporasi yang baik tidak hanya diukur dari kemudahan mendirikan perusahaan, memperoleh investasi, dan mengembangkan kegiatan usaha. Mekanisme untuk mengakhiri keberadaan hukum perusahaan juga harus mendapat perhatian yang sama.
Menurutnya, proses pembubaran dan likuidasi harus memastikan penyelesaian hak dan kewajiban secara tertib, melindungi kepentingan pihak-pihak terkait, serta memberikan kejelasan mengenai status hukum perseroan. Dengan demikian, kepastian hukum tetap terjaga meskipun suatu perusahaan harus mengakhiri kegiatan usahanya.
“Keberhasilan tata kelola korporasi tidak hanya diukur dari bagaimana perusahaan tumbuh, tetapi juga bagaimana perusahaan menyelesaikan tanggung jawabnya pada akhir siklus usahanya,” ujar Andi.
Ia menjelaskan, kerangka hukum pembubaran dan likuidasi perseroan terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 142 sampai dengan Pasal 152. Ketentuan tersebut perlu dipahami secara menyeluruh oleh likuidator agar pelaksanaan tugas di lapangan tidak menimbulkan kesalahan maupun persoalan hukum baru.
Selain itu, likuidator juga perlu memperhatikan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Dalam praktiknya, dasar pembubaran dapat beragam, mulai dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), berakhirnya jangka waktu pendirian perseroan, hingga alasan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Andi menegaskan bahwa penanganan likuidasi tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam. Setiap perseroan memiliki kondisi, latar belakang pembubaran, serta kepentingan para pihak yang berbeda. Oleh sebab itu, likuidator harus memahami konteks hukum yang mendasari pembubaran sebelum menentukan langkah pemberesan.
“Likuidator perlu memperkaya berbagai kasus yang terjadi sehingga dalam mengambil keputusan dan menentukan langkah-langkah pemberesan tidak salah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andi mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan dalam sistem administrasi badan hukum, terdapat sekitar 700 ribu korporasi nonaktif yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Pemerintah perlu memastikan apakah perusahaan-perusahaan tersebut benar-benar sudah tidak menjalankan kegiatan operasional atau masih memiliki kemungkinan untuk melanjutkan usaha.
Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa perseroan memang tidak lagi menjalankan kegiatan usaha, proses pembubaran perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuka ruang bagi likuidator untuk berkontribusi dalam penataan administrasi badan hukum di Indonesia.
“Apabila benar itu memang tidak lagi menjalankan kegiatan operasional, maka wajib untuk dibubarkan. Ini sebenarnya peluang bagi teman-teman likuidator untuk bagaimana nantinya menangkap peluang tersebut,” ungkap Andi.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keputusan pembubaran harus dipertimbangkan secara matang. Dalam praktik layanan administrasi badan hukum, terdapat perseroan yang telah memasuki proses pembubaran, tetapi kemudian mengajukan pembatalan karena memperoleh investasi baru atau ingin melanjutkan kegiatan usahanya.
Menurut Andi, pembubaran bukanlah keputusan administratif biasa yang dapat dibatalkan tanpa memperhatikan konsekuensi hukumnya. Ketika proses pembubaran telah dimulai, kewenangan pengurusan perseroan pada prinsipnya beralih kepada likuidator untuk kepentingan pemberesan. Perseroan juga tidak dapat begitu saja melanjutkan kegiatan operasional seperti sebelum pembubaran.
Selain itu, proses likuidasi dapat memerlukan waktu panjang, terutama apabila terdapat aset yang harus dijual atau dilelang sebelum hasilnya dapat didistribusikan kepada kreditor dan pemegang saham. Oleh karena itu, seluruh tahapan harus direncanakan secara cermat agar proses pemberesan tidak berlarut-larut.
Andi juga menyoroti pentingnya pemahaman mengenai status badan hukum perseroan selama proses likuidasi. Pembubaran tidak serta-merta mengakhiri status badan hukum karena perseroan masih harus menyelesaikan tahapan pemberesan hingga pertanggungjawaban likuidator diterima dan penghapusan status badan hukum dilakukan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, Kementerian Hukum tengah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha. Dalam proses tersebut, Andi menyampaikan perlunya masukan dari para praktisi mengenai kemungkinan penyederhanaan prosedur pembubaran bagi perseroan berskala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, mekanisme pembubaran yang lebih sederhana dapat dipertimbangkan bagi perusahaan dengan karakteristik tertentu tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak para pihak.
“Insight dari teman-teman Justitia, pengurus, dan penasihat kami sangat butuhkan untuk penguatan dalam RUU Badan Usaha ini, khususnya peran-peran likuidator dan bagaimana proses likuidasi ini dapat dilakukan secara sederhana bagi korporasi yang memang menengah ke bawah,” katanya.
Ia berharap para peserta mampu memahami dasar hukum pembubaran, menentukan kewajiban yang harus dipenuhi, serta memastikan setiap tahapan likuidasi dilaksanakan sesuai ketentuan. Kompetensi tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya sengketa dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan tugas likuidator.
Adapun narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini merupakan orang-orang hebat yang ahli di bidangnya, diantaranya,
- Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I
- Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.
- Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.
- Assoc. Prof. Dr. Muhammad Reza Syariffudin Zaki, S.H., M.A., AWP., CIQnR., CRMO.
- Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
- Dr. Andi Taletting Langi Salahuddin, S.H., SIP., M.Phil., M.Si.
- Dr. Jamaslin James Purba, S.H., M.H.
- Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.
- Dr. Ikhwan Ashadi, S.E., S.H., M.M., M.Ak., M.H., CA., CPA., BKP.
- Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn.
- Dr. Resha Agriansyah, S.H., M.H.
- Sigit Sumarlan, S.H., M.H.
- Dr. Dewi Iryani, S.H., M.H.
Melalui Pelatihan dan Sertifikasi Likuidator Angkatan IX, Justitia Training Center bersama Ikatan Likuidator Nasional berharap dapat mencetak likuidator yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Penguatan kapasitas tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan praktik likuidasi yang semakin kompleks sekaligus mendukung terciptanya kepastian hukum dalam tata kelola korporasi di Indonesia.
Informasi lebih lanjut mengenai Pelatihan dan Sertifikasi Likuidator dapat menghubungi 08119942112 (Friza) atau 081119770364 (Alfi).